Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi menegaskan bahwa kendala penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua yang dikabarkan bakal mundur dari waktu yang telah ditetapkan bukan karena adanya kasus rasialisme dan berdampak pada faktor keamanan.

Kendala PON Papua dikatakan Menpora karena faktor persiapan. Hal itu ia ungkapkan di Kemenpora setelah sebelumnya mengikuti Rapat koordinasi tingkat menteri terakit PON dan Peparnas 2020 di Kemenko PMK.

“Tadi lebih banyak evaluasi terkait persiapan penyelenggaraan, baik itu infrastruktur, venue pertandingan, wisma atlet sampai soal pergeseran baik atlet maupun alat-alat pertandingan, dan faktor-faktor lain,” kata Menpora, Jumat (23/8/2019).

“Tapi maaf (kendala) ini tidak ada kaitannya dengan keamanan tapi ini murni soal ketersediaan infrastruktur, karena harus ada tempat bertanding, tempat nginap kemudian transportasi dan tentu ini harus dibicarakan lebih detail,” tegasnya.

Lebih lanjut, dalam rapat pagi tadi, Menpora menambahkan setiap menteri yang hadir juga memberikan laporan termasuk perwakilan Provinsi Papua.

Dalam agenda itu dibahas pula soal perlunya pemangakasan jumlah cabang olahraga atau tidak yang saat ini masih tercatat 47 cabang olahraga.

Namun, keputusan tersebut baru bisa diambil setelah berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo yang akan bertemu pada Senin mendatang.

“Semua tadi dilaporkan oleh masing-masing menteri termasuk oleh pemerintah provinsi Papua dan beberapa bupati di sana. Kami melihat memang harus ada pendalaman yang lebih detail lagi, soal jumlah cabor, soal venue-venue yang harus dilakukan secara cepat,”

“Tadi belum diputuskan, kita akan tunggu hari Senin nanti, saya akan laporkan kepada Pak Presiden, Ibu Menko PMK juga akan lapor ke Presiden, baru dari situ kita akan lihat secara rasional yang paling riil itu seperti apa. Berapa cabang olahraga, dan di sini lah kita butuh waktu untuk bicara dengan ketua umum PB PON, Pak Gubernur,” pungkasnya.