TRIBUNNEWS.COM - Polemik audisi umum beasiswa bulu tangkis PB Djarum dengan KPAI memang tengah menjadi perbincangan hangat tempo hari.

Hal tersebut bermula dari keputusan PB Djarum yang mengumumkan bahwa pada 2020 mendatang mereka bakal pamit alias absen menggelar audisi umum.

Keputusan itu diambil setelah PB Djarum dituding oleh KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia -red) bahwa ajang pencarian bakat bulu tangkis itu sarat akan eksploitasi anak.

KPAI menyebut bahwa penggunaan nama dan logo Djarum pada penyelenggaraan ajang tersebut -termasuk yang tertera di jersey peserta audisi- menyalahi Undang-Undang.

Undang-Undang yang dimaksud adalah UU Nomor 35 Tahun 2014 dan UU Nomor 23 Tahun 2002.

Pihak PB Djarum, melalui Direktur Bakti Olahraga Djarum Foundation, Yoppy Rosimin, sebenarnya sudah menekankan berkali-kali bahwa apa yang dituduhkan KPAI tersebut keliru.

Padahal, BWF selaku Federasi Bulu Tangkis Dunia justru tak pernah mempermasalahkan nama dan logo Djarum pada setiap turnamen Indonesia Open.

BACA SELENGKAPNYA >>>