TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menpora Imam Nahrawi bersama Sesmenpora Gatot S Dewa Broto dan jajaran pejabat eselon I dan II Kemenpora melakukan Rapat Kerja (Raker) bersama dengan Komisi X DPR RI di Ruang Rapat Komisi X DPR RI Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (16/9/2019) sore.

Raker yang dipimpin oleh Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih membahas Penyesuaian RKA K/L TA  2020 sesuai hasil Pembahasan Badan Anggaran. 

"Kami akan melanjutkan rekomendasi dari Komisi X DPR RI yang terkait arah program untuk pengembangan kepemudaan yang tepat sasaran serperti pemuda anti narkoba, pemuda jalanan, keterlibatan gender, partisiasi pemuda di daerah sampai persiapan PON 2020 ini betul-betul menjadi perhatian kita," ucapnya.

Masih katanya, untuk penyesuaian RKA K/L TA 2020 ini belum ada kenaikan anggaran sehingga anggaran yang disetujui sebesar Rp 1,7 triliun lebih akan kami maksimalkan. 

“Namun demikian, kami memohon kepada pimpinan dan anggota Komisi X DPR RI untuk kiranya permohonan kami tentang penggeseran anggaran antar fungsi mendapatkan persetujuan, agar kami bisa melanjutkan pembahasan dengan Dirjen Keuangan," ucapnya.

Usai Menpora memberikan paparan, raker dilanjutkan dengan pertanyaan dan saran dari anggota Komisi X DPR RI dan dilanjutkan kesimpulan. 

Pada kesimpulan tersebut, Komisi X DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kemenpora RI pada RAPBN TA 2020 (definitif) sebesar  Rp1.738.476.155.000. 

Komisi X DPR RI dan Kemenpora RI sepakat bahwa program-program strategis nasional dan program-program yang sangat bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat, akan dilaksanakan oleh Kemenpora RI dengan memperhatikan saran, pandangan dan usulan anggota Komisi X  DPR RI sesuai pembahasan RAPBN TA 2020 yang telah dilakukan.  

Komisi X DPR RI meminta Kemenpora RI untuk meminta bahan tertulis mengenai RKA / KL TA 2020 paling lambat 30 hari setelah  UU Tentang APBN TA 2020 ditetapkan di Rapat Paripurna DPR RI.  

Terkait dengan revisi Kemenpora RI atas revisi anggaran antar fungsi dan antar program pada APBN TA 2019 sebesar Rp 20 miliar untuk program dukungan manajemen dan pelaksana tugas lainnya sebesar Rp 4 miliar dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar Rp 16 miliar.

Komisi X DPR RI hanya menyetujui realokasi sejumlah Rp 4 miliar yang  digunakan untuk pengelolaan keuangan dan kerumahtanggaan.