TRIBUNNEWS.COM - Tim Hoki Indonesia dilarang bertanding di SEA Games 2019.

Penyebabnya, Federasi Hoki Asia (AHF) menganggap Indonesia mimiliki masalah dualisme kepengurusan.

Akibat larangan tersebut, tim hoki indoor tidak bisa bertanding pada Rabu (4/12/2019).

AHF menilai ada dualisme kepengurusan hoki yakni Pengurus Besar Persatuan Hoki Seluruh Indonesia (PB PHSI) dan Pengurus Pusat Federasi Hoki Indonesia (PP FHI).

CdM Kontingen Indonesia, Harry Warganegara, mempertanyakan keputusan dari AHF.

Dijelaskan Harry, larangan tersebut tidak berdasar karena Indonesia sebelumnya bisa tampil di SEA Games 2017 dan Asian Games 2018.

"Pada SEA Games 2017 Kuala Lumpur mereka meraih medali perak. Tidak ada isu. Tiba-tiba ini menjadi isu di SEA Games di Manila," tutur Harry Warganegara.

Harry mengaku akan berusaha agar tim hoki bisa bertanding di SEA Games 2019.

Dia juga menyatakan bahwa pihaknya siap membawa permasalahan ini ke jalur hukum termasuk CAS (Pengadilan Arbitrase Olahraga).

"Kita merasa dirugikan. Akreditasi para atlet sudah keluar dan mereka juga ditampung di hotel. Pertanyaannya mengapa tidak bisa bermain dan berpartisipasi di SEA Games 2019?," ujar Harry Warganegara.

"Sebagai Cdm, saya melakukan lobby-lobby juga. Pak Okto juga selaku presiden NOC juga. Bahkan, Pak Erick Thohir juga karena ketua federasi hokinya adalah teman dia di IOC. Akan tetapi, sampai malam ini itu tidak ada titik terang," tuturnya.

Dualisme kepengurusan

Dalam pemberitaan tahun 2018, Federasi Hoki Asia (AHF) dan Dewan Olimpiade Asia (OCA) memutuskan mengambil alih pelaksanaan hoki Asian Games 2018.

Hal ini terkait dengan adanya dualisme kepengurusan hoki di Indonesia.

"AHF akan mengambil alih pelaksanaan hoki Asiam Games 2018. Ini terkait dengan adanya dualisme kepengurusan hoki di Indonesia. Dan, AHF memutuskan tak mengakui baik itu PB PHSI atau PP FHI," ungkap Deputi I Panitia Penyelenggara Asian Games (INASGOC), Harry Warganegara di Jakarta, Senin (22/1/2018).

Seperti diketahui dualisme kepengurusan hoki terjadi saat KONI Pusat dipimpin Agum Gumelar.

Yakni, Pengurus Besar Persatuan Hoki Seluruh Indonesia (PB PHSI) yang dipimpin Raj Kumar Singh dan Pengurus Pusat Federasi Hoki Indonesia (FHI) pimpinan Yus Adi Kamrullah.

Menurut Harry Warganegara, keputusan yang diambil AHF dan OCA itu berkaitan dengan adanya gugatan PB PHSI terhadap PP FHI yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pelaksanaan hoki Asian Games 2018.

Akibatnya, AHF yang mengakui keberadaan PB PHSI mengirimkan surat yang ditembuskan ke OCA mempertanyakan keberadaan PP FHI dalam penyelenggaraan hoki Asian Games 2018.

Terkait adanya gugatan PB PHSI dan surat dari AHF itu, kata Harry, Komite Olimpiade (KOI) sudah berupaya untuk menyelesaikan adanya dualisme dengan memanggil PB PHSI dan PP FHI.

Namun, upaya untuk mempersatukan kedua organisasi tersebut tidak berhasil karena adanya penolakan dari Raj Kumar Singh yang mengklaim federasinya yang sah dan diakui AHF dan Federasi Hoki Internasional (IHF).

"Saat pertemuan itu, FHI setuju disatukan dengan menempatkan Raj Kumar Singh sebagai penasehat. Tapi, Raj Kumar Singh menolak dengan alasan federasinya yang diakui AHF dan IHF," ungkapnya.

Hasil pertemuan KOI dengan PHSI dan FHI tersebut, kata Harry Warganegara, dilaporkan kepada AHF dan OCA. Makanya, AHF dan OCA memutuskan mengambil alih pelaksanaan hoki Asian Games 2018.

"AHF dan OCA sepakat akan menujuk Technical Delegate (TD) dan Competition Manager (CM). Sedangkan Venues Manager (VM) akan ditunjuk INASGOC. Yang pasti, bukan dari unsur PHSI atau FHI," tuturnya.

Meski tidak mengakui kedua organisasi tersebut, kata Harry, AHF tetap memperhatikan kepentingan atlet hoki Indonesia yang ada di dua federasi tersebut dengan mengirimkan pelatih berkualitas ke Indonesia. Dan, pelatih ini ditugaskan untuk menyeleksi atlet yang akan memperkuat Tim Hoki Indonesia.

"INASGOC tidak ada masalah dengan keputusan AHF dan OCA. Apalagi, kedua organisasi tersebut lebih mengutamakan kepentingan atlet dengan membuka kesempatan kepada mereka yang berada di dua organisasi mengikuti seleksi yang akan dilakukan nanti," ujarnya.

Lantas bagaimana dengan anggaran pelatnas hoki Asian Games 2018 jika kedua organisasi tidak diakui AHF? Harry Warganegara menjawab, "INASGOC akan melaporkan masalah ini kepada Kemenpora. Soal dana pelatnas hoki Asian Games 2018 biarlah Kemenpora yang memutuskan. Itu bukan ranah INASGOC."

Ketika ditanyakan adanya klaim dari PP FHI yang mengaku paling berhak menjadi penyelenggara hoki Asian Games 2018 dengan alasan sudah mendapat pengakuan AHF dan IHF, Harry Warganegara menjelaskan, "Boleh-boleh saja PP FHI mengklaim dengan menyebut sudah diakui federasi internasional dan sudah membayar iuran kepada AHF. Tapi, INASGOC hanya berpatokan pada keputusan AHF dan OCA."

(Kompas.com/Ferril Dennys)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tim Hoki Indonesia Dilarang Bertanding di SEA Games 2019" dan Tribunnews.com dengan judul AHF Ambil Alih Penyelenggaraan Hoki Asian Games 2018