Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Sekitar 17 perwakilan cabang olahraga potensi Olimpiade Tokyo mengadakan video conference dengan ketua NOC Indonesia, Raja Sapta Oktohari dan Sesmenpora Gatot S Dewa Broto, Jumat (3/4/2020).

Dalam video conference yang juga diikuti oleh para pewarta itu membahas mengenai pelatnas, anggaran dan planning ke depan setelah wabah covid-19 berakhir.

Hal pertama yang ditekankan Gatot adalah setiap cabor diperbolehkan untuk terus menjalankan pelatnas dengan menekankan untuk tetap melakukan protokol keolahragaan yang mengacu pada antisipasi penyebaran covid-19.

“Ada beberapa hal mohon bantuan cabor, pertama kami tidak pernah melarang pelatnas tetap berlanjut secara mandiri sesuai undang-undang tadi dan protokol keolahragaan."

“Utamakan physical distancing sampai pandemi aman dan terkendali. pelatnas silakan jalan jangan crowded. Serahkan kepada cabor, ada yang mau jarak jauh long distance suprvisi atau di lapangan bersama tapi physical distancing tetap dilakukan,” kata Gatot, Jumat (3/4/2020).

Pembahasan berkaitan dengan anggaran. Seperti diketahui, anggaran untuk Olimpiade sebesar 70 persen sudah digelontorkan Kemenpora kepada beberapa cabor.

Dengan adanya penundaan Olimpiade, otomatis cabor mesti merevisi alokasi dana sesuai permintaan Kemenpora. Pasalnya, agenda try out (keikutsertaan turnamen), pemusatan latihan nasional (pelatnas), hingga kualifikasi Olimpade turut berubah.

Sesmenpora pun meminta kepada cabor-cabor yang telah merima dana di tahap awal untuk memberikan revisinya paling lambat 15 April 2020. Lantaran ada anggaran dari Kemenpora yang direlokasikan untuk penanganan covid-19.

“Ada beberapa try out, TC even tertentu tidak diikuti, mohon perubahan program dan anggaran disampaikan deputi 4 paling lambat 15 April. Memungkinkan perubahan program dan anggaran,” kata Sesmenpora.

“Induk organisasi cabor menerima dana tahap pertama 70 persen dimohon untuk memaksimalkan anggaran yang ada. Di Kemenpora di Kementerian/Lembaga yang ada di pusat dan daerah diperintahakan Menkeu untuk realokasi anggaran,”

“Anggaran kami 1,7 trilun, PON 500 miliar, sebagian realokasikan kebutuhan penanganan covid. Tidak ada penambahan apa pun untuk cabor. Berikutnya selesai, ada LPJ minta lagi kepada kami 30 persen,” pungkasnya.