Kejurnas Pacuan Kuda Dibatalkan Bikin Kecewa Ketum Pordasi DKI Jakarta
Alex Asmasoebrata meminta jawaban secara tegas pihak kepolisian atas penarikan izin Kejuaraan Nasional Pacuan Kuda PORDASI ke 54 memperebutkan Piala P
Editor: Toni Bramantoro
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Pordasi DKI Jakarta, Alex Asmasoebrata meminta jawaban secara tegas pihak kepolisian atas penarikan izin Kejuaraan Nasional Pacuan Kuda Pordasike 54 memperebutkan Piala Presiden di Jogjakarta.
Pasalnya Kejurnas yang dimulai pada 5 Oktober 2020 yang sudah mengantongi izin dari Kepolisian, Gugus Tugas Covid-19 dan KONI tersebut tiba-tiba dibatalkan tanpa ada peringatan terlebih dahulu.
"Saya kecewa, kenapa ajang untuk olahraga ini dibatalkan padahal sudah mengantongi surat ijin dan kepatuhan protokol kesehatan, Surat Ijin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta No : B/SI/70/VIII/YAN.2.1./2020/INTELKAM, diantaranya bahwa telah dipenuhinya hal yang merupakan persyaratan dalam permohonan izin kegiatan yang diajukan oleh pihak pemohon, kegiatan yang akan dilaksanakan dipandang tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah khususnya di tempat kegiatan dilaksanakan. Namun secara tiba-tiba dibatalkan, dan tidak ada pemberitahuan lebih awal, sehingga ini benar-benar melecehkan Piala Presiden," ungkap Alex Asmasoebrata.
Menurut Alex, kini pihaknya sudah bertemu dengan Dispora DKI untuk menyampaikan dengan tegas jawaban dari Kepolisian, KONI Pusat dan Kemenpora sekaligus bahwa kenapa event olahraga dihentikan, padahal pilkada tetap dilanjutkan.
Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Pacuan Kuda Pordasi ke-54 Piala Presiden 2020, yang sejatinya digelar di Lapangan Pacuan Kuda Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta pada 5 Oktober 2020, akhirnya urung digelar.
Hal itu dipastikan usai pihak kepolisian setempat, yakni Polda Yogyakarta, menarik kembali surat izin kegiatan tersebut.
Surat izin kegiatan dengan nomor B/SI/70/VIII/YSN.2.1./2020/INTELKAM tertanggal 19 Agustus 2020 terpaksa ditarik kembali oleh pihak keamanan. Pandemik COVID-19 menjadi alasan penarikan kembali surat izin tersebut.
Kemudian pihak kepolisian mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Pordasi Yogyakarta pada 30 September 2020. Mereka mengarahkan agar Kejurnas Pacuan Piala Presiden dibatalkan hingga situasi dinyatakan aman dari pandemik COVID-19.
Mereka menjelaskan bahwa protokol pencegahan penyebaran Covid-19 telah ditetapkan pemerintah, salah satunya dengan melakukan pembatasan kegiatan di luar rumah.
“Ditintelkam Polda DIY untuk sementara waktu tidak menerbitkan/mengeluarkan rekomendasi maupun Surat Izin keramaian, serta Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP). Terhadap surat izin yang sudah dikeluarkan tersebut, ditarik kembali dan dinyatakan TIDAK BERLAKU,” demikian tertulis dalam surat yang diterima Pengda Pordasi DIY.
Hal itu membuat ketua penyelenggara terpaksa memutuskan untuk membatalkan kejuaraan tersebut, melalui surat tertanggal 1 Oktober 2020.
Ketua Umum PP Pordasi, Triwatty Marciano pun langsung menggelar pertemuan dengan seluruh kontingen dan panitia yang berada di Yogyakarta, yang juga digelar secara virtual sehari setelah surat tersebut terbit.
Istri Ketua KONI Pusat tersebut ternyata baru mengetahui penarikan surat izin dari Polda Yogyakarta pada 1 Oktober 2020. Dia langsung bergerak dan menghubungi pihak-phak tekait untuk melakukan konfirmasi.
Hingga akhirnya meminta penyelenggara menyampaikan kabar tersebut secara transparan.
Pada pertemuan 2 Oktober 2020, dengan berat hati, Triwatty menyampaikan bahwa Kejurnas Pacuan dibatalkan. Ia sadar banyak pihak yang kecewa dengan keputusan tersebut, mengingat persiapan yang sudah dilakukan selama beberapa bulan harus berujung dengan penarikan surat izin kegiatan.
Namun, yang sangat disayangkan adalah pembatalan ajang tersebut yang dilakukan sangat mendadak, yakni H-5 jelang kejurnas digelar.
Padahal, sekitar 150 kuda dari 58 klub/stable yang tersebar di 15 Pengprov/Pengda Pordasi sudah berada di Yogyakarta dan siap untuk tampil. Bahkan seluruh kuda sudah diukur tingginya pada 30 September lalu.
Namun begitu, karena kebijakan pemerintah diarahkan untuk sesuatu yang baik maka ia mengajak seluruh pihak terlibat Kejurnas, untuk mematuhi kebijakan pemerintah.
Pada pertemuan tersebut, Triwatty juga menyampaikan bahwa ia telah berkomunikasi dengan beberapa cabang olahraga.