Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Sport

Pramono Anung Nilai Munaslub PB-ISSI Tandingan Mengada-Ngada

Pramono Anung turut berkomentar soal adanya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar kelompok yang menamakan diri Forum Komunikasi Pengu

Penulis: Abdul Majid
Editor: Toni Bramantoro
zoom-in Pramono Anung Nilai Munaslub PB-ISSI Tandingan Mengada-Ngada
Setkab.go.id
Pramono Anung. (Humas Setkab) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Ketua Dewan Penasehat Pengurus Besar Ikatan Sports Sepeda Indonesia (PB ISSI), Pramono Anung turut berkomentar soal adanya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar kelompok yang menamakan diri Forum Komunikasi Pengurus Provinsi se-Indonesia pada Sabtu (17/10)/2020).

Menurut pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Kabinet (Sekab) di pemerintahan Presiden Joko Widodo tersebut banyak kejanggalan dalam Munaslub tersebut sehingga dirinya menganggap sebagai sebuah 'Dagelan'.

"Legitimasi menjadi faktor utama kenapa kegiatan yang diklaim sebagai Munaslub oleh Forum Pengurus Provinsi terlihat sebagai kegiatan yang mengada-ada. Mayoritas perwakilan yang datang dengan mengaku sebagai perwakilan Pengurus Provinsi (Pengprov) tidak memiliki surat mandat yang sah," kata Pramono Anung, Senin (19/10/2020).

Pramono Anung menyebut sekelompok orang yang mengatasnamakan mantan atlet balap sepeda juga membuat suasana keruh, dengan menjadi penggerak Munaslub abal-abal. Mereka terdiri dari mantan atlet dan pelatih yang pernah bermasalah dengan kredibilitas.

“Kegiatan ini juga semakin terasa aneh ketika di berbagai slide materi kegiatan selalu menampilkan foto satu orang secara berulang-ulang, sehingga patut dicurigai orang tersebut berupaya untuk mengambil alih kepemimpinan yang sah selama ini," ungkapnya.

Sebelumnya, forum tersebut mengatakan bahwa ada mosi tidak percaya terhadap pengurus PB ISSI di bawah pimpinan Raja Sapta Oktohari. Meskipun nyatanya mosi tidak percaya tersebut tidak pernah sampai ke PB ISSI secara resmi.

Forum tersebut juga menyebut telah terjadi kekosongan kepemimpinan di PB ISSI selama 11 bulan terakhir. Namun selama 11 bulan terakhir masih banyak kegiatan resmi yang dilakukan pengurus PB ISSI.

Berita Rekomendasi

Sebut saja mulai dari pelatnas balap sepeda yang sampai sekarang masih terus jalan menggunakan anggaran negara. Belum lama juga ada penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bersama PB ISSI terkait bantuan anggaran pelatnas Olimpiade 2020 Tokyo yang ditandatangani langsung Raja Sapta Oktoari pada 20 Februari lalu.

"Kami tidak melihat kekosongan kepemimpinan di PB ISSI.  Realnya cabor di koordinasikan dengan KONI Pusat. Pengakuan legalitas itu di KONI, tapi belum ada laporan dari KONI ke kami. PB ISSI saat ini baik-baik saja."

"Selama ini, pengurus ISSI masih melakoni pengelolaan terhadap pelatnas. Kami sudah lakukan MoU dengan Ketua Umum PB ISSI, belum lama ini kami juga panggil pengurusnya terkait laporan pelatnas. Saat ini kepengurusan ISSI yang resmi dan diakui Kemenpora yang ketuanya Raja Sapta Oktohari," tegas Chandra Bhakti, Deputi IV Bidang Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora.

Seperti diketahui, sampai saat ini Raja Sapta Oktohari masih secara sah menjabat sebagai Ketua Umum PB ISSI.

Raja Sapta Oktohari resmi menjadi Ketua Umum PB ISSI periode 2015-2019. Kemudian ia kembali terpilih melalui aklamasi pada Munas PB ISSI XVIII di Mason Pine Bumi Parahyangan Bandung, Jawa Barat 26-28 Juli 2019.

Selama menjabat, Okto berhasil mengembalikan kejayaan balap sepeda Indonesia lewat torehan dua medali emas di Asian Games 2018 setelah puasa selama 56 tahun. Indonesia kini juga memiliki velodrome terbaik di Asia yang dibangun ketika Okto menjabat.

Tak hanya itu, Okto juga saat ini dipercaya menjabat sebagai Wakil Presiden ACC (Asia Cycling Confederation). Ia juga menjadi orang Indonesia pertama yang mendapatkan jabatan sebagai Komisi Cycling for All di UCI (Federasi Balap Sepeda Dunia).

Steering Committee Munas PB ISSI, Jadi Rajaguguk dan Andrianto S sebagai ketua pelaksana Musyawarah Nasional (Munas) dengan agenda pemilihan Ketua Umum baru akan digelar pertengahan januari 2021. Kondisi pandemi covid-19 sedra beberapa pengprov yang masa jabatannya sudah habis di 2020 membuat Munas baru digelar di 2021.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas