Kemenpora Kembali Dapat Predikat Wajar Tanpa Pengecualian Dari BPK RI

Abdul Majid/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) kembali mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI atas laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023.

Hasil ini diketahui dalam acara Penyampaian LHP LKPP Tahun Anggaran 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 di Cendrawasih Room, Jakarta Convention Center (JCC), Senin (8/7/2024) pagi yang dihadiri Menpora RI Dito Ariotedjo dan Sekretaris Kemenpora (Sesmenpora) Gunawan Suswantoro.

“Alhamdulillah atas kerja keras kita semuanya, seluruh pengelola keuangan dan dukungan dari seluruh pegawai Kemenpora, untuk pemeriksaan laporan keuangan 2023, Kemenpora mendapatkan WTP kembali,” terang Sesmenpora Gunawan selepas acara.

Menurut Sesmenpora, hasil ini patut untuk disyukuri. Jajaran Kemenpora dalam hal ini diharapkan bisa bersama-sama kembali mempertahankan predikat WTP untuk tahun-tahun berikutnya. Sehingga kemenpora tetap akuntabel dalam pengelolaan keuangan.

“Saya mengucapkan selamat kepada seluruh pengelola keuangan dan juga seluruh pegawai Kemenpora yang sudah berhasil dan mendukung terwujudnya WTP di Kemenpora,” tutur Sesmenpora.

Diuraikan, dari hasil laporan pemeriksaan BPK ini, terdapat catatan untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan atas tahun-tahun yang lalu sejak 2010.

Sesmenpora menyebut, hasil-hasil pemeriksaan itu sebelumnya telah ditindaklanjuti dan progresnya saat ini sudah mencapai hampir 80 persen.

“Target kita akan segera selesaikan sampai 100 persen, supaya Kemenpora benar-benar akuntabel dan legitimate di dalam pengelolaan keuangan negara,” tegas Sesmenpora Gunawan.

Sementara itu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya menyampaikan penghargaan dan apresiasi atas pencapaian WTP yang diraih Kemenpora dan kementerian/lembaga lainnya ini.

Presiden menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran Pemerintah Pusat dan daerah atas predikat WTP dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini.

“Sudah sering saya sampaikan WTP bukan prestasi, tetapi WTP adalah kewajiban kita semuanya, kewajiban menggunakan APBN secara baik,” kata Presiden Jokowi.

Presiden juga mengucapkan serta terima kasih kepada BPK RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalismenya dan fungsi pemeriksa.