Menpora Dito Minta Atlet, Ofisial, dan Masyarakat Berani Lapor Bila Ada Keluhan Soal PON Aceh-Sumatera Utara

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo turut menceritakan terkait adanya keluhan penyelenggara Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumatera Utara (Sumut).

Menpora Dito membenarkan dalam ajang tersebut sempat ada temuan khususnya terkait konsumsi yang dinilai tak layak.

Hal itu disampaikan dalam raker bersama Komisi X yang sebelumnya ditanyakan oleh Anggota Komisi X Putra Nababan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/9/2024).

“Saya melihat memang ada masalah khususnya masalah konsumsi karena dari sehari sebelum pembukaan sudah ada pertandingan yang dilakukan sebelumnya dan itu sudah jadi catata,” kata Menpora Dito.

“Saat saya cek kesana, cek langsung, makanannya memang tidak layak, tidak sesuai. Di situ kami cek, itu merupakan tanggung jawab daerah, tapi Aceh waktu itu langsung menanggapinya dengan cepat. Malam harinya dari Gubernur, KONI, PB PON langsung lakukan rapat evaluasi dan alhamdulillah itu langsung diubah pelayanannya,” sambungnya.

Menpora Dito meminta kepada seluruh atlet, ofisial hingga masyarakat apabila merasa tidak nyaman dan ada keluhan bisa segera melapor.

Begitu tahu keluhannya, Menpora Dito beserta jajarannya langsung akan bertindak.

“Say sampaikan jika ada laporan atau keluhan baik itu dari masyarakat, pendukung, atlet dan ofisial, silakan laporkan langsung ke saya atau ke media massa dimanapun. Kami akan tindak lanjuti,” ujarnya.

Lebih lanjut, politis asal Golkar itu mengatakan untuk membuat penyelenggaraan PON Aceh-Sumut ini tertib administrasi dan teralokasikan dengan baik, pihaknya juga sudah membuat Satgas khusus.

“Kami juga sudah umumkan PON ini dari awal sudah saya mohon ke Bapak Presiden dan Alhamdulillah beliau mengeluarkan Keppres juga yang namanya Satgas Penataan dan Pendampingan tata kelola yang dipimpin wakil Jaksa Agung beserta anggota ada Kabareskrim dari Mabes Polri, dari deputi BPKP dan seluruh penegakan hukumnya,” terang Menpora.

“Jaid semua keluhan dan dirasa kurang cocok ini pasti akan kami tindak tegas. Sesuai norma hukum yang ada,” katanya.