TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kontroversi soal kepemimpinan Nurdin Halid dalam mengurus PSSI hingga kini masih jadi perbincangan hangat masyarakat sepak bola nasional. Bahkan,dorongan agar Nurdin segera lengser dari singgasananya makin keras disuarakan publik jelang digulirkannya Liga Primer Indonesia (LPI) 8 Januari mendatang.

Pasalnya PSSI dinilai tidak fair play dalam menyikapi keberadaan LPI dengan mengancam untuk memboikot turnamen tersebut dan menganggapnya barang ilegal justru semakin memicu tuntutan reformasi di tubuh otoritas sepak bola tanah air tersebut.

Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng pun angkat bicara soal reformasi di tubuh PSSI. Andi mengatakan, sebetulnya hal tersebut sudah ditetapkan dalam Kongres Sepakbola Nasional (KSN) yang dihelat 30-31 Maret 2010.

"Itu sudah merupakan hasil Kongres Sepakbola Nasional. Di sana kan ada soal reformasi, restrukturisasi dan seterusnya. Juga sesuai dengan tuntutan masyarakat," ujar Menpora di kantor Menkokesra, Selasa (3/1/2011).

Dengan pernyataannya tersebut, sebetulnya Menpora dengan halus meminta agar Nurdin Halid segera mundur dari jabatannya. Dalam butir pertama hasil rekomendasi kongres dijelaskan dengan gamblang bahwa PSSI perlu segera melakukan reformasi dan restrukturisasi atas dasar usul, saran, dan kritik serta harapan masyarakat.

Tak hanya itu, kalimat lain sesudahnya juga mengatakan, PSSI juga harus mengambil langkah-langkah konkret sesuai aturan yang berlaku untuk mencapai prestasi yang juga diharapkan masyarakat.

Dengan demikian, seharusnya semua pihak yang berada di PSSI, termasuk Nurdin Halid sepatutnya menjalankan rekomendasi yang direstui FIFA tersebut. Apalagi kini masyarakat makin menghendakinya untuk segera lengser.

"Rekomendasi KSN harus dijalankan oleh PSSI, jangan sampai ada penolakan. PSSI harus legawa karena semua untuk perbaikan prestasi sepak bola nasional ke depan," ujar Menpora dalam satu kesempatan sebelumnya.