TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keberadaan politisi atau unsur politik dalam persepakbolaan nasional hanya akan menghambat prestasi di dalamnya. Oleh karena itu, desakan menjauhkan politik dari sepakbola menjadi sangat perlu.

Pengamat olahraga dari Universitas Indonesia, Ari Junaidi, mengatakan bahwa sejarah sudah membuktikan politik bisa memandulkan prestasi persepakbolaan nasional. "Maka jauhkan sepakbola dari politik," tegasnya di ruang pers DPR RI, Jumat (14/1/2011).

Ari mencatat sejumlah nama politisi yang "nangkring" di tubuh PSSI periode 2009-2011, seperti politisi Demokrat Achsanul Kosasih yang menjadi Bendahara Umum PSSI serta Adjie Masaid yang menjadi Manajer Tim Nasional Indonesia U-23. Lalu TM Nurlif dan Ahmadi Noor Supit dari Golkar serta politisi Hanura Syarifudin Sudding.

Bahkan sang Ketua Umum Nurdin Halid yang kontroversial saat ini juga masih tercatat sebagai Koordinator Wilayah Sulawesi DPP Partai Golkar. Maka tak heran, jika Nurdin membawa timnas memenuhi undangan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie sesaat setelah menang di babak semifinal Piala AFF 2010 lalu.

"Achsanul dan Adjie masih jadi anggota dewan, tapi mereka masih jadi pengurus. Padahal mereka pasti banyak urusan di dewan. Sudah lepaskan saja, serahkan pada ahlinya," kata Ari.

Anggota Komisi X DPR RI Dedy Gumilar juga menegaskan kisruh LPI dan PSSI tak jauh dari upaya politisasi. Politisi PDI-P ini mendesak agar tidak mencampuradukkan unsur politik dalam pengembangan PSSI ke depannya.

"Jangankan orang parpol, kalau nuansa politik aja masuk ke sana, jangan harap ada prestasi," tegasnya.

Oleh karena itu, pria yang sebelumnya tenar sebagai pelawak kawakan ini berharap terdapat perombakan dalam tubuh PSSI melalui kongres April mendatang. Perombakan pengurus di dalamnya dipercaya akan membawa perubahan signifikan di tubuh PSSI dan persepakbolaan nasional.

"Jadi kalau sampai kepengurusan ini diperpanjang, gila ini. Artinya enggak ada semangat untuk memperbaiki persepakbolaan negeri ini. Kalau kita tidak percaya lagi terhadap rombongan yang ada sekarang ini, rebut melalui cara yang kosntitusional," tandasnya. (*)