TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Kelompok suporter sepak bola di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta mengancam akan turun ke jalan untuk memprotes pelaksanaan Kongres PSSI di Bali. Mereka juga menolak Nurdin Halid dicalonkan kembali sebagai Ketua Umum PSSI.

Suporter yang menyatakan penolakan terhadap pencalonan Nurdin dan pelaksanaan Kongres PSSI di Bali itu adalah Snex (Semarang), Panser Biru (Semarang), SMM (Kudus), Basoka (Kudus), Spinx (Purwodadi), Laskar Petir (Purwodadi), Roban Mania (Batang), Rewo-Rewo (Batang), Simo Lodro (Magelang), De Brur (Magelang), Ganster (Rembang), Gengster (Salatiga), Banaspati (Jepara), Jetman (Jepara), dan Kalongmania (Pekalongan).

Selain itu, ada Laskar Nusakambangan (Cilacap), Paser Bumi (Bantul), Slemania (Sleman), Saminista (Blora), Barong (Blora), Senopati (Yogyakarta), Pasoepati (Solo), Laskar Pandanaran (Boyolali), Laskar Lawu (Karanganyar), Paskas (Sukoharjo), Laskar Sukowati (Sragen), Brajamusti (Yogyakarta), dan Maiden (Yogyakarta).

"Kalau aparat hukum mengizinkan pelaksanaan Kongres PSSI di Bali, para suporter itu akan turun ke jalan," kata Peneliti Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Apung Widadi, dalam siaran persnya yang dikirimkan kepada kantor berita Antara di Surabaya, Sabtu (19/2/2011) malam.

Gabungan kelompok suporter sepak bola dari Jawa Tengah dan DI Yogyakarta itu mendesak Kepala Kepolisian Daerah Bali, Menteri Pemuda dan Olahraga, dan pihak Istana Presiden untuk tidak memberikan izin penyelenggaraan Kongres PSSI di Bali. Mereka juga menolak pencalonan kembali Nurdin Halid sebagai Ketua Umum PSSI periode 2011-2015 dalam kongres di Bali itu.

Penolakan itu akan dideklarasikan dalam sarasehan sepak bola memperingati HUT ke-11 Pasoepati di Solo pada 21-22 Februari 2011. "Mereka akan menyuarakan kepentingan rakyat Indonesia karena suporter sepak bola adalah pemilik republik ini," ucapnya.

Apung mengemukakan, sepak bola merupakan sarana efektif untuk konsolidasi anak bangsa sekaligus cermin peradaban publik.

"Sepak bola bukanlah alat politik kekuasaan, melainkan kekuatan politik nasional. Sepak bola merupakan hak setiap warga negara dan bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan," katanya.

Oleh sebab itu, para suporter dan ICW menolak dengan tegas pencalonan kembali Nurdin Halid dan kandidat lain yang berlatar belakang aktivis partai politik dan merepresentasikan kekuasaan serta kepentingan bisnis semata.

"Kami meminta dengan tegas kepada tim verifikasi calon ketua umum PSSI untuk menjabarkan secara terbuka jejak rekam para calon," ujarnya.

Kepada pengurus PSSI dan Exco PSSI, suporter dan ICW meminta penyelenggaraan Kongres PSSI di tempat yang mudah diakses seluruh masyarakat sepak bola Indonesia. (*)