TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia akhirnya memilih untuk berani mendesak dan mengintervensi PSSI sebagai otorita sepakbola tertinggi tanah air. Meski PSSI kerap mengancam pemerintah agar tidak ikut campur dengan membawa tameng FIFA, Menpora memilih jalan tegas terhadap PSSI.

Sikap tegas tersebut tidak hanya berupa desakan agar PSSI segera melakukan koreksi-koreksi dalam penyelenggaraan Kongres dilaksanakan sesuai dengan semangat dan rekomendasi KSN. Pemerintah juga mendesak PSSI agar berpijak ke bumi, karena  mereka terikat peraturan perundang-undangan, serta ketentuan organisasi olahraga yang berlaku di Indonesia.

"Catatan-catatan ini merupakan peringatan kepada PSSI untuk ditindaklanjuti. Bagaimanapun PSSI tetaplah entitas olahraga Indonesia. Selama masih ada huruf i pada PSSI (Indonesia), maka PSSI juga tunduk pada peraturan perundang-undangan serta ketentuan organisasi olahraga yang berlaku di negeri ini," ujar Menpora, Andi Mallarangeng, Senin (21/2/2011).

Pemerintah mengancam, jika PSSI tetap ngotot menjalankan apa yang menurut mereka benar dalam proses pemilihan Ketua Umum nanti, campur tangan pemerintah menjadi sesuatu yang pasti akan terjadi demi asas reformasi lembaga PSSI yang merupakan badan organisasi milik masyarakat Indonesia, bukan hanya milik FIFA.

"Jika peringatan ini tidak dilaksanakan, maka Pemerintah bersama KONI/KOI akan menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku," ujar Menpora.

Seperti diketahui, tim verifikasi calon Ketua Umum PSSI hanya meloloskan Nurdin Halid dan Nirwan Bakrie. Dua calon lain yakni George Toisutta dan Arifin Panigoro dinyatakan tidak lolos. Namun George dan Arifin diberi kesempatan mengajukan banding atas putusan ini.