TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komite Banding Pemilihan Exco, Wakil Ketua dan Ketua Umum PSSI, Tjipta Lesmana, berkilah bahwa keputusan tidak lazim yang dibuat pihaknya adalah karena banyaknya tekanan dan intimidasi.

"Kami tidak bisa bekerja dengan tenang karena intimidasi dan tekanan dari seluruh pihak. Jadinya kami tidak punya kebebasan mengeluarkan pendapat di Komite banding supaya kami bisa mengeluarkan keputusan yang baik," kilah Tjipta.

"Andaikan saja kami diberi kebebasan, maka kami bisa mengeluarkan keputusan yang lebih baik," tambah Tjipta yang merupakan seorang Guru Besar di Universitas Indonesia.

Sebelum memberi pengumuman, Tjipta juga sudah mengeluhkan banyaknya tekanan, ancaman dan intimidasi dari berbagai pihak saat timnya bekerja sejak tanggal 21 hingga 25 Februari ini.

"Kami menerima tekanan, ancaman dan intimidasi dari pihak-pihak luar dengan segala bentuk. Kami tidak layani, kami jalan terus apapun terjadi," kata Tjipta."Kita sudah komitmen untuk lurus, tidak pro sana atau sini dan kami tidak mau didikte. Juga tidak ada money politics, tidak ada suap. Tjipta Lesmana anti suap," tegas dia.

Tjipta Lesmana terus terang mengakui salah satu tekanan paling berat justru datang dari Menegpora Andi Alfian Mallarangeng. "Kami memperhatikan campur tangan Pemerintah melalui Menpora Andi Mallarangeng. Kami menilai itu campur tangan," kata Tjipta.

Menanggapi proses pemilihan Ketua Umum PSSI 2011-2015I, Menegpora memang beberapa kali mengeluarkan pernyataan yang cukup keras. Menegpora mendesak PSSI menerima koreksi yang diajukan Pemerintah dan mengancam apabila tidak dilaksanakan, akan ada sanksi yang dijatuhkan.

"Pada 21 Februari, Pemerintah dan KON/KOI mendesak Komite Banding mengoreksi keputusan. Kami sayangkan pernyataan ini, itu fait accompli," cetus Tjipta.

Pernyataan Menegpora yang mempertanyakan integritas anggota Komisi Banding disebut Tjipta Lesmana sebagai intervensi yang blak-blakan.