TRIBUNNEWS.COM, DENPASAR - Rencana somasi keluarga Nurdin Halid terhadap Andi Malarangeng terkait pernyataan yang dianggap memprovokasi masyarakat untuk melakukan unjuk rasa anti Nurdin ternyata tidak membuat Menpora gentar.

Menurut Menpora, Pemerintah memiliki hak untuk mengatur dan membina badan olahraga di Indonesia termasuk PSSI. "Ya itu hak masing-masing, pemerintah menjalankan tugas sesuai perundang-undangan dan kami akan jalan terus," ujar Menpora Andi Malarangeng di sela-sela Council & Executive Comitte Meeting South East Asian Games Federation di Nusa Dua, Bali, Jumat (25/02/2011) siang tadi.

"Peran Pemerintah itu membina, mengatur dan  mengawasi organisasi olahraga di Indonesia. Selama PSSI masih ada 'I'- nya (Indonesia) Pemerintah punya kewenangan untuk mengatur," imbuhnya.

Pemerintah menginginkan adanya koreksi terhadap pelaksanaan kongres PSSI yang rencananya akan digelar di Bali Maret mendatang. Salah satu koreksi yang menjadi perhatian adalah proses verifikasi komite pemilihan PSSI  yang tidak meloloskan George Toisutta dan Arifin Panigoro sebagai bakal calon Ketua Umum PSSI periode 2011-2015.

Menpora sempat mengatakan, jika PSSI masih keras kepala dan tidak merespon peringatan maka Pemerintah tak segan-segan untuk menjatuhkan sanksi terhadap PSSI sesuai aturan Undang-Undang.