TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat pada Negarawan Center Johan O Silalahi menilai 'intervensi' Menpora Andi Malarangeng kepada PSSI sangat beresiko, karena dipersepsikan terkait dengan kepentingan partai politik.

"Melihat euforia masyarakat terhadap timnas Indonesia saat ini, wajar saja persepsi seperti itu yang berkembang di masyarakat luas. Bukan untuk kepentingan bangsa," tutur Johan O.Silalahi, Minggiu (27/2/2011).

Johan O Silalahi melihat kecenderungan pemerintah untuk 'menguasai" sepakbola sudah diperlihatkan melalui dukungan pada pelaksanaan Kongres Sepakbola Nasional (KSN) yang dilangsungkan akhir Maret 2010 di Malang, Jatim. KSN tersebut bahkan dibuka langsung oleh Presiden SBY.

Menurut pendapat Denny J A, pengamat politik dari LSI (Lembaga Survey Indonesia), intervensi yang dilakukan Menpora sangat bertentangan dengan perwujudan sikap mengayomi kepentingan masyarakat luas yang menjadi tuntutan pemerintah. Pemerintah, ujar Denny JA, seyogyanya justru harus senantiasa meningkatkan komitmen untuk turut mengembangkan civil society

"Jangan malah melakukan intervensi terhadap upaya atau kekuatan civil society di masyarakat, termasuk PSSI. Dalam jangka panjang intervensi ini akan sangat merugikan sepakbola," ungkap Denny JA.

Intervensi pemerintah terhadap PSSI sudah merisaukan FIFA, pemegang kedaulatan sepakbola di dunia. FIFA menunjukkan otoritasnya dengan mengirimkan surat kepada PSSI dan meminta pemerintah menghentikan intervensinya. Surat yang dikirim FIFA pada 24 Februari itu juga menegaskan bahwa masalah intervensi pemerintah tersebut akan dibicarakan pada Sidang Komite Asosiasi FIFA, yang dilakukan Rabu (1/3/2011) sore ini di Zurich, Swiss.

Menurut keterangan, bila Komite Asosiasi FIFA memandang intervensi pemerintah tersebut sudah sangat serius, maka tidak tertutup kemungkinan mereka akan merekomendasikan pemberian sanksi untuk Indonesia pada sidang Komite Eksekutive FIFA, yang dilangsungkan 2-3 Maret 2011 di Zurich.

"Bila mengacu pada Artikel 13 dan 17 Statuta FIFA, intervensi pemerintah itu memang bisa mendatangkan sanksi untuk Indonesia," tegas Dali Tahir, anggota Komite Etik FIFA.

Menyikapi kemungkinan jatuhnya sanksi FIFA tersebut, Johan O.Silalahi dan Denny JA menyatakan, pemerintah bagaimana seyogyanya bisa memberi respek dan menerima demokratisasi yang sudah dianut persepakbolaan dunia, karena bagaimana pun PSSI sudah menjadi bagian dari perkembangan sepakbola secara global.

"Pemeritah harus memaknai secara jernih Statuta PSSI karena itu adalah proses demokratisasi persepakbolaan nasional," tegas Johan O.Silalahi.