TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Save Our Soccer terus mendesak pemerintah untuk mengambil alih PSSI. Save Our Soccer menilai, langkah itu memang harus dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan sepakbola Indonesia yang sudah di ambang kehancuran.

Pasalnya, PSSI sendiri, juga sudah berupaya untuk mengambil alih
fungsi pemerintah, saat mereka berencana mendeportasi pemain, pelatih dan wasit asing yang merumput di Liga Primer Indonesia. "Ini melangkahi fungsi-fungsi negara diantaranya bagian imigrasi dan diduga juga melanggar HAM," kata Apung Widadi, peneliti muda ICW dalam siaran pers yang diterima Tribunnews, Minggu (27/2).

Menurut Save Our Soccer, pemerintah sudah memiliki cukup alasan untuk mengambil alih PSSI dari tangan Nurdin Cs. Salah satu alasannya adalah karena PSSI dibiayai oleh APBN, yang tidak lain adalah uang rakyat.

"Sehingga dalam proses kegiatanya harus sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. Bukan keinginan sekelompok atau segolongan orang. Posisi tuntutan dan harapan masyarakat saat ini adalah ambil alih PSSI," katanya.

PSSI juga dinilai telah gagal dalam membangun sepakbola Indonesia ke arah yang lebih baik. "Dalam tujuh tahun kepemimpinan Nurdin Halid (NH) di PSSI, sepakbola Indonesia belum pernah juara dalam level regional maupun internasional. Liga sepakbola Indonesia juga tidak lepas dari praktek suap dan persaingan beberapa kelompok kepentingan, bukan murni untuk sepakbola yang fair play," ujarnya.

Hal itu, kata Apung, ditegaskan dengan maraknya dugaan korupsi yang menghampiri PSSI, seperti misalnya dalam pengelolaan anggaran olahraga PSSI dan klub-klub sepakbola di bawah naungan PSSI yang berasal dari APBN dan APBD, serta dugaan korupsi dalam pendistribusian tiket putaran final AFF 2010.

"Ketua Umum PSSI bahkan pernah menjadi terpidana kasus korupsi dan sekarang tersangkut dua kasus yang masih dalam pemeriksaan KPK dan Kejaksaan terkait dugaan kasus korupsi cek pelawat dan korupsi APBD di Samarinda," imbuhnya.

Selain itu, lanjut Apung, PSSI juga telah menjadi alat politisasi pihak tertentu. Hal ini, kata Apung, dapat dilihat dari beberapa pengurus PSSI yang menggunakan sepakbola Indonesia untuk kepentingan politik saat pergelaran Piala AFF berlangsung.

"PSSI juga tidak demokratis dan cenderung Oligharki. Hal ini terlihat dari adanya rekayasa dalam pemilihan ketua PSSI dan usaha untuk mempertahankan rezim NH selama 8 tahun. Kesetaraan dan partisipasi masyarakat dalam membangun sepakbola Indonesia ditutup rapat dan cenderung dibatasi," jelasnya.

Alasan-alasan itu, ujar Apung, belum ditambah dengan fakta bahwa PSSI telah merekayasa statuta dan bertentangan dengan FIFA. "Beberapa statuta FIFA dengan sengaja direkayasa untuk kepentingan NH dalam pencalonan diri dan melanggengkan rezim. Diantaranya terkait dengan syarat bahwa mantan narapidana tidak boleh menjadi ketua umum induk organisasi sepakbola Indonesia," tuturnya.