TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Statuta FIFA dan Statuta PSSI tentang mekanisme pemilihan ketua umum dan syarat-syarat kepemimpinan di PSSI seharusnya tidak ada perbedaan penafsiran. Namun, faktanya perbedaan tersebut terjadi menjelang pemilihan ketua umum PSSI.

Menurut Wakil Ketua DPR Pramono Anung, ada oknum di tubuh PSSI yang sengaja menafsirkan berbeda statuta FIFA dan PSSI, sehingga menimbulkan polemik tentang syarat calon ketua umum PSSI.

"Statuta FIFA itu kemudian diterjemahkan menjadi statuta PSSI. Itu kan ada terjemahan berbeda padahal bahasa Inggrisnya jelas. Harusnya seperti itu dikembalikan kepada konteks yang sebenarnya bagaimana statuta FIFA diterapkan. Gonjang ganjing (di PSSI) ini disebabkan masih ada oknum PSSI menginginkan status quo bertahan," ujar Pramono saat ditemui di gedung DPR, Jakarta, Senin (28/2/2011).

Menurut Pramono, memang ada keinginan untuk menafsirkan berbeda dari orang-orang tertentu di PSSI. "Sehingga dalam konteks itu jangan dibenturkan antara pemerintah Indonesia dan PSSI. Serahkanlah PSSI kepada orang yang berhak," jelasnya.

Lebih jauh Pramono menjelaskan, dengan adanya putusan Komisi Banding menganulir semua calon adalah suatu bentuk independensi yang baik.

"Siapapun yang diberi kesempatan mengurus PSSI itu betul-betuk orang yang tak punya beban politik. Saya berharap PSSI tidak menjadi ajang perebutan dan pertempuran partai-partai politik. Serahkanlah kepada para pecinta bola untuk mengurus PSSI," tandas Pramono.(*)