TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sambil senyum, Mennegpora Andi Mallarangeng seakan gembira, semua kalangan ikut berbicara soal sepakbola. Sudah tentu, kata Andi, seluruh masyarakat ingin PSSI menjadi lebih baik lagi.

"Profesor, petani sampai  nelayan, bertanya soal PSSI. Dan soal sepakbola, kini sudah jadi perhatian serius. Harapannya ke depan,  PSSI diurus dengan benar. Sesuai dengan aturan berlaku, mentaati aturan yang ada. Kalau sudah baik, barulah fokus pada pembinaan," kata Andi Mallarangeng saat rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR, Senin (28/02/2011).

Kini, aku Andi, sebelum ada keputusan Komite Banding, Kemennegpora bersama KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) sudah mengambil keputusan, dalam hal ini pemerintah meminta agar syarat-syarat pencalonan diperbaiki.

"Ini juga menjadi peringatan bagi PSSI dalam menggelar kongres empat tahunan," kata Andi.

Dalam paparannya di depan anggota Komisi X DPR sesuai aturan yang ada, calon (ketum PSSI) tidak pernah tersangkut pidana dan atau dijatuhi hgukuam penjaera (Pasal 62 AD/ART KOI).

"Salah satu rekomendasinya UU NO 3 Tahun 2005 pemerintah berhak mengatur, membina, melaksanakan mengawasi persepakbolaan Indonesia. Dapat memberikan sanksi administratif, baik perorangan maupun organisasi. Peringatan, teguran tertulis, sampai penghentian dana bantuan kegiatan olahraga," Andi Mallarangeng menandaskan.