Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rachmat Hidayat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rakyat Indonesia memerlukan jaminan agar kongres lanjutan PSSI bisa berlangsung kondusif dan menghasilkan kepengurusan baru. Mungkin pakta integritas bisa menjadi jaminannya.

Pakta integritas itu melibatkan Kementerian Pemuda dan Olahraga, KONI/KOI, Komite Normalisasi PSSI dan para pemilik suara di kongres PSSI mendatang.

Demikian dikatakan Anggota Komisi X DPR RI M. Hanif Dhakiri dalam kesempatan rapat kerja dengan Menpora, KONI/KOI dan Komite Normalisasi di Gedung DPR RI Rabu (08/06/2011) malam.

Menurut Hanif, kongres mendatang adalah kesempatan terakhir bagi Indonesia untuk menyelesaikan kemelut PSSI melalui mekanisme kongres. Jika gagal secara otomatis FIFA akan menjatuhkan sanksi kepada PSSI.

"Ini kesempatan terakhir, jadi harus berhasil. Kalau sampai gagal, sejatinya bukan FIFA yang menghukum kita, tapi kita sendiri yang menghukum. Dua kali sudah FIFA kasih kesempatan. Kalau yang terakhir juga gagal, berarti salah kita kalau di-suspend dan kita boleh dikata bebal sbg bangsa jika itu terjadi," jelasnya.

Namun demikian, Sekretaris FPKB DPR RI ini cukup optimis kongres mendatang akan lancar dan sukses. "Setidaknya begitu yang ditegaskan oleh Pak Andi Mallarangeng, Bu Rita Subowo dan Pak Agum Gumelar. Kita percaya niat baik beliau-beliau itu, termasuk niat baik Pak George Toisutta dan Arifin Panigoro yang didukung mereka yang menyebut diri Kelompok 78", imbuhnya.

Oleh karena itu, menurut Hanif lagi, agar niat baik semua pihak itu terwujud di lapangan, perlu adanya semacam pakta integritas yang ditandatangani bersama oleh Menpora, Ketua Umum KONI/KOI, Ketua Komite Normalisasi dan para pemilik suara atau peserta kongres PSSI mendatang.

"Pakta Integritas dari, oleh dan untuk stakeholder utama kongres PSSI nanti", imbuhnya.

Pakta integritas itu, katanya lagi, setidaknya berisi tiga poin kesepakatan penting. Pertama, agenda kongres sesuai keputusan FIFA, yakni memilih ketua umum, wakil ketua umum dan anggota komite eksekutif PSSI. Tidak diperbolehkan memunculkan agenda lain di luar itu.

Kedua, aturan main kongres sebagaimana digariskan FIFA. Termasuk di dalamnya tdk boleh mempersoalkan eksistensi dan/atau mandat FIFA kepada Komite Normalisasi.

Ketiga, peserta kongres yang memaksakan diri dengan agenda dan/atau aturan di luar yang telah digariskan FIFA harus menerima jika terpaksa karena alasan itu dikeluarkan dari arena kongres. Dengan demikian kongres tetap harus berjalan dan mengambil keputusan sesuai tenggat waktu yang diberikan FIFA, yaitu tanggal 30 Juni 2011.

Jika kesepakatan semacam itu disetujui oleh Menpora, KONI/KOI, Komite Normalisasi dan para pemilik suara, Hanif yakin kongres akan berjalan lancar dan sukses. Dengan cara ini, rakyat Indonesia yang sudah gemas melihat kemelut PSSI akan merasa yakin semuanya selesai melalui mekanisme kongres yang dimandatkan FIFA.

"Kalau perlu libatkan juga Komisi X DPR sebagai pengawas dalam kesepakatan itu," terangnya.