TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum KONI Pusat Tono Suratman mengatakan, KONI akan berada di garis depan penyelesaian konflik untuk mengakhiri kemelut di tubuh organisasi sepak bola itu.

"Konflik PSSI harus berakhir sebelum batas waktu yang diberikan FIFA yakni Maret 2013. KONI Pusat yang menjadi induk organisasi olahraga Indonesia siap berada di garis depan untuk mengakhirinya," ujar Tono Suratman di kantor KONI Pusat di Senayan Jakarta, Selasa.

Tono mengaku telah menyusun draft penyelesaian konflik tersebut, menyusul permintaan FIFA yang mengharuskan PSSI menggelar Kongres dengan voter Solo sebagai salah satu butir isi kesepakatan dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang telah ditandatangani para pihak di Kuala Lumpur pada 7 Juni 2012.

"Dalam MoU itu jelas disebutkan PSSI harus menggelar kongres dengan voter Solo, tetapi hal itu tidak terlaksana meski sudah dibentuk Joint Committee," katanya.

Namun, lanjutnya, kongres yang diperintahkan FIFA tersebut bisa saja berubah menjadi KLB jika memang lebih dua pertiga anggota menginginkannya. Dan Tono sepakat bahwa KLB itu merupakan jalan satu-satunya untuk menyelesaikan konflik.

"Pilihlah ketua umum dan anggota Exco yang netral sehingga organisasi PSSI dan kompetisi bisa menjadi satu sesuai dengan permintaan FIFA," tegas Tono yang juga anggota Tim Task Force.

"Jangan sampai kita malu dengan jatuhnya sanksi FIFA. Utamakan kepentingan nasional dan bukan kepentingan pribadi dan golongan. Saya minta kedua belah pihak berpikir positif demi kebaikan sepakbola Indonesia ke depannya," tambah Tono sambil menunjukkan draf penyelesaian konflik dimaksud.

Ketika ditanya bagaimana jika pihak PSSI pimpinan Djohar Arifin menolaknya, Tono mengatakan, "KONI Pusat bertanggung jawab terhadap pembinaan olahraga di Indonesia. Jadi, KONI punya hak mengambil alih sementara PSSI sampai semua masalah selesai," jawabnya.

Demikian halnya dengan masalah voter, Tono menegaskan KONI memiliki Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (Baori) dan Baori-lah yang akan memverifikasi masalah voter Solo sesuai dengan yang ditetapkan FIFA.

Lebih lanjut Tono mengungkapkan, niat KONI Pusat untuk menyelesaikan masalah konflik sepakbola sudah pernah dilakukan dengan memanggil pihak PSSI dan KPSI. Namun, niat baik tersebut selalu dikesampingkan oleh PSSI pimpinan Djohar Arifin yang tidak pernah mau memenuhi undangan.

"Dari dulu, KONI tidak berdiam diri dengan konflik ini. Tapi, PSSI selalu menolak panggilan dengan alasan KONI tidak punya hak mengatur anggota FIFA. Saya tegaskan bahwa sepakbola itu adalah milik seluruh masyarakat dan FIFA itu hanya pemilik regulasi," ujarnya.

Dikatakannya, KONI Pusat sendiri pada Januari 2013 akan menggelar rapat anggota dan pada kesempatan itu akan meminta pendapat seluruh anggota KONI Provinsi karena konflik di PSSI secara nyata juga berdampak terhadap KONI Provinsi.

"Ketika saya melakukan kunjungan kerja ke Medan kemarin, saya mendapat laporan dari pengurus KONI Sumut yang menyebutkan bingung dengan adanya empat tim PSMS dan dan terdapat tujuh Pengprov PSSI," demikian Tono Suratman.(ant)