Laporan Wartawan Tribun Jakarta, Glery Lazuardi

 TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) menyayangkan sikap tidak tegas pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang memberikan rekomendasi kepada PT Liga Indonesia untuk menyelenggarakan kompetisi Indonesia Super League (ISL) musim 2012-2013.

Sekretaris Jenderal PSSI, Halim Mahfud mengatakan, keputusan ini menunjukkan pemerintah membiarkan liga di luar federasi resmi melanjutkan kegiatan meski tidak diakui federasi resmi dan otoritas sepakbola di tingkat ASEAN (AFF), ASIA (AFC) dan dunia (FIFA).

"Pemerintah secara jelas mengajarkan boleh melanggar Statuta otoritas olahraga dan kalau perlu pemerintah akan melindungi pelanggaran tersebut. Ini keputusan yg sangat tidak mendidik dan tidak sportif di bidang olahraga,"tuturnya dalam rilis yang diterima wartawan Sabtu (5/1/2013).

CEO Halma Strategic itu menilai, pemerintah telah mengabaikan surat FIFA tertanggal 26 November 2012 yang mengingatkan pemerintah bahwa PSSI adalah federasi yang sah.

“Di dalam surat FIFA 26 November 2012 itu, FIFA mengingatkan bahwa PSSI adalah federasi yang sah dalam menata dan mensupervisi kegiatan sepakbola di Indonesia seperti  disebutkan di Statuta FIFA pasal 10 dan 13. Dan anggota PSSI meski dalam status dihukum harus tunduk pada federasi sesuai pasal 18,"jelasnya.

Pemerintah memberikan rekomendasi kepada PT LI untuk menggelar kompetisi ISL musim 2012-2013.  Rekomendasi itu diberikan setelah perwakilan dari PT Liga Indonesia, CEO PT LI, Joko Driyono, Presdir PT LI, Syahril Taher, Sekretaris PT LI, Tigor Shalom Boboy bertemu dengan pelaksana tugas (plt) Menteri Pemuda dan Olahraga, Agung Laksono di Gedung Kemenpora, Jakarta, Jumat (4/1/2013).

Pada pertemuan itu PT Liga Indonesia berjanji untuk memenuhi tiga persyaratan yang ditetapkan oleh Kemenpora sebagai persyaratan untuk menyelenggarakan kompetisi.

“Jadi saya telah memberikan rekomendasi karena membaca pernyataan dan suratnya. Yang intinya mereka bersedia untuk mengarah kepada realisasi terbentuknya timnas,  kemudian juga bersedia untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban terhadap para pemain,”tutur (plt) Menteri Pemuda dan Olahraga, Agung Laksono di Gedung Kemenpora, Jakarta.

“Dan yang paling utama adalah mereka memiliki kesediaan untuk sampai nanti pada waktunya pada tingkatan penyatuan satu organisasi satu kompetisi,” katanya.