TRIBUNNEWS.COM – Sebanyak 16 perwakilan dari 87 voters KLB Solo, menggelar audiensi dengan Komisi X DPR RI, di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (8/1/2013). Di pertemuan itu mereka mendesak Komisi X segera membantu menyelesaikan permasalahan sepakbola Indonesia.

16 perwakilan yang datang mewakili 87 voters Solo itu diantaranya dari Persisam Samarinda, Persiba Balikpapan, PSMS Medan, PS Sumbawa, Persika Kaimana, Persip Pekalongan, Villa 2000, Persija Jakarta, Persigo Gorontalo, Pengprov Kaltim, Pengprov Yogyakarta, dan Pengprov Maluku Utara.

Salah seorang perwakilan yang hadir, Yunus Nusi, mengatakan, berpijak pada tiga fakta yang menyebutkan bahwa voters Solo merupakan pemilik suara sah PSSI, maka pihaknya meminta Komisi X segera mencermati dan mempelajari fakta yang terjadi, dan kemudian mengambil sikap membantu permasalahan sepakbola nasional.

Fakta pertama, kata Yunus, bahwa hakikat PSSI adalah klub-klub sepakbola yang berhimpun dari Sabang sampai Merauke, dan voters Solo adalah pemilik klub-klub sepakbola di Indonesia dan pemangku kepentingan kegiatan PSSI di Indonesia, sehingga ia menilai voters Solo merupakan pemilik sah PSSI.

Fakta kedua, kata Yunus, voters Solo merupakan pemilik hak suara (voters) PSSI, yang terdiri dari pemilik klub Indonesia Super League (ISL), Divisi Utama, Divisi I, II, dan III, serta pengurus provinsi PSSI di seluruh Indonesia.

Fakta ketiga, voters Solo telah menjatuhkan mosi tidak percaya kepada Pengurus PSSI pimpinan Djohar Arifin pada 18 Desember 2011 silam. Voters Solo kemudian telah melaksanakan KLB sesuai statuta PSSI, di Ancol, pada 18 Maret 2012, dan memilih pengurus baru pengganti Djohar Arifin, yaitu kepengurusan PSSI periode 2012-2016 di bawah pimpinan La Nyalla Mahmud Mattaitti.

Berdasarkan hal itu, kata Yunus, voters Solo mengajukan beberapa tuntutan kepada DPR sebagai wakil rakyat, untuk segera bertindak. Tuntutan yang diajukan voters Solo itu adalah:

• Mendesak Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) untuk tidak mengakui keberadaan kepengurusan Djohar Arifin di PSSI
• Mendesak Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) untuk mengesahkan kepengurusan PSSI hasil KLB Ancol di bawah kepemimpinan La Nyalla Mahmud Mattalitti dengan melakukan pelantikan oleh Ketua Umum KONI
• Mendesak kepada Menteri Pemuda dan Olahraga untuk menghentikan semua bantuan fasilitas negara kepada PSSI Djohar Arifin
• Mendesak kepada Menteri Pemuda dan Olahraga untuk membentuk Badan Tim Nasional sebagai badan ad hoc dalam masa transisi untuk menyiapkan dan mengelola Tim Nasional Indonesia dalam menghadapi event Pra Piala Asia
• Mendesak kepada Task Force Pemerintah untuk segera menyampaikan fakta-fakta kepada FIFA dan AFC tentang kepengurusan PSSI yang secara De Facto dijalankan PSSI hasil KLB Ancol