TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Tim Satuan Penugasan (Satgas) Normalisasi Persepakbolaan Nasional, Faisal Abdullah menegaskan, bahwa tim yang dibentuk oleh Menpora itu dinyatakan sama sekali tidak memiliki hak veto untuk mengambil langkah penuh dalam menjalankan semua teknis pelaksanaan kongres.

Menurutnya, pihaknya hanya berada di belakang PSSI untuk mendukung proses persiapan kongres. Staff ahli Kemenpora itu mengaku, bahwa pihaknya sama sekali tidak memiliki kekuasaan untuk mengambil putusan apapun terkait kongres.

"Kami tidak mempunyai hak veto untuk mengambil keputusan. Kami hanya bertugas sebagai pengawas," ujarnya ditemui di Gedung Kemenpora, Jakarta, Kamis (28/2/2013).

Faisal Abdullah menegaskan, pihaknya baru bisa bertindak setelah ada kebuntuan yang ditemui dalam proses pelaksanaan kongres. "Kalau sudah ada deadlock baru kita bertindak. Untuk teknis pokoknya semua kita serahkan ke PSSI sepenuhnya," katanya.

Mengenai peserta kongres, dia mengaku, bahwa pihaknya memiliki wewenang untuk mengawasi proses verifikasi peserta. Di dalam MoU yang disepakati pada 7 Juni 2012 di Kuala Lumpur, Malaysia tercantum kesepakatan untuk segera menggelar kongres dengan menggunakan voters Solo 2011.

Kondisi ini menjadi perdebatan di antara PSSI dan KPSI. Menyikapi hal ini, Faisal mengatakan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses verifikasi hingga selesai.

"Kita akan mengawal proses verifikasi. Untuk verifikasi saya pikir kita hanya butuh waktu satu minggu. PSSI harus menyiapkan bahan-bahannya untuk segera memverifikasi peserta. Yang pasti kita akan tetap mengawal proses ini," cetus pria berkacamata ini.

Faisal menambahkan, bahwa proses verifikasi peserta akan rampung dalam waktu satu minggu sebelum kongres berjalan.

Baca juga: