TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat sepakbola, Tondo Widodo mengatakan bahwa pemilik suara (voters) kongres Solo yang berlaku di KLB 17 Maret 2013 hanya berhak untuk bersuara dan memutuskan tiga agenda yang tercantum di MoU sebelumnya.

“Untuk agenda di luar itu, yang berhak adalah voter sesuai Statuta,” kata Tondo Widodo.

Bahwa sesuai Statuta PSSI yang berbunyi, pasal 23 peserta Kongres adalah klub-klub teratas berdasarkan peringkat akhir dari kompetisi nasional tahun berlangsung. 33 Utusan pengprop adalah berdasarkan institusi. Dengan kata lain, pernyataan Sekjen PSSI Hadiyandra yang mengatakan voter Borobudur tetap menjadi voter Kongres Juni mendatang diakui Tondo Widodo adalah pelanggaran Statuta.

Sementara itu, Direktur Organisasi dan Keanggotan PSSI, Agus Yasmin merasa heran mengapa harus ribut ribut, sampai menguras energi sia-sia mempersoalkan voter kongres Juni mendatang.

“Toh Kongres itu tidak akan ada. Karena surat FIFA yang disampaikan kepada Farid Rahman selaku Wakil Ketua Umum, tertanggal 22 Maret, jelas menyatakan KLB hanya melaksanakan tiga agenda Perubahan Statuta, Penyatuan Liga dan Pengembalian 4 (empat) Exco,” tutur Agus Yasmin.

“Di luar itu adalah pepesan kosong,” tandas Agus Yasmin.

Agus menegaskan, upaya memaksakan kehendak melakukan Kongres Juni mendatang adalah upaya penguatan terhadap kelompok tertentu, yang berdampak munculnya lagi PSSI dengan dualisme.

“Potensi PSSI dualisme menguat jika ada pemaksaan penguatan salah satu kelompkok,” katanya lagi.

Terakhir, ditegaskan Agus, haruslah dipahami bahwa secara konstitusional, hasil KLB 17 Maret 2013 lalu, juga membenarkan posisi Sekjen yang dijabat Hadiyandra menjadi tidak sah. Karena di tetapkan sebagai Sekjen sebelum 4 Exco dikembalikan ke PSSI melalui KLB.

“Pembina dan Gugus Tugas yang dibentuk Menpora seyogyanya juga melakukan langkah-langkah yang konstruktif, sehingga PSSI tidak lagi dualisme,” katanya.