TRIBUNNEWS.COM - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi meminta Tim Sembilan kembali mengundang PSSI guna melakukan audiensi terkait dengan perkembangan sepak bola yang sebelumnya tertunda.

"Ini adalah tugas Tim Sembilan. Pasti dijadwalkan kembali pertemuan itu. Semuanya harus sabar," kata Menpora Imam Nahrawi disela kunjungan kerja ke Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat (23/1/2015).

Imam mengaku terus mengikuti perkembangan Tim Sembilan termasuk batalnya pertemuan dengan PSSI yang dijadwalkan dilakukan di Kantor Kemenpora, Jakarta, Kamis (22/1/2015) pukul 16.00 WIB.

Kejadian tersebut, lanjut Imam, tidak perlu terjadi jika pihak PSSI sedikit bersabar. Apalagi, Tim Sembilan saat ini masih melakukan pertemuan dengan pihak-pihak yang berkait dengan persepakbolaan nasional di antaranya Asosiasi Persepakbola Profesional Indonesia (APPI).

"Hanya 30 menit aja sudah tidak sabar," kata mantan Sekjen Partai Kebangkitan Nasional (PKB) itu.

Sebelumnya, PSSI seraca resmi diundang oleh Kemenpora untuk melakukan pertemuan dengan Tim Sembilan bentukan pemerintah yang salah satu tugasnya adalah membantu perbaikan persepakbolaan nasional Kamis (22/1/2015) kemarin pukul 16.00 WIB.

PSSI yang dipimpin oleh Ketua Umum Djohar Arifin Husin merespon dengan baik undangan tersebut bahkan datang lebih cepat atau sekitar pukul 15.50 WIB. Hanya saja, setelah menunggu sekitar 30 menit belum mendapatkan respon dan akhirnya meninggalkan Kantor Kemenpora.

Atas kejadian tersebut, perwakilan Tim Sembilan Gatot S Dewa Broto mengaku pihaknya telah meminta maaf kepada pihak PSSI. Bahkan, pihaknya langsung berusaha melakukan penjadwalan ulang pertemuan dengan induk organisasi sepak bola Indonesia itu.

Bahkan, Tim Sembilan yang beranggotakan beberapa tokoh lintas sektoral itu siap melakukan dialog termasuk di Kantor PSSI. Informasi yang berkembang, pertemuan dengan PSSI akan kembali digelar 28 Januari nanti.

Tim Sembilan yang dikoordinatori oleh mantan Wakapolri Oegroseno ini telah melakukan beberapa pertemuan dan telah melakukan audiensi diantaranya dengan KONI, KOI, BOPI, PPATK, Komite Informasi Publik (KIP) hingga APPI.