TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jika menpora tetap  menunda penyelengaraan kompetisi Indonesia Super League (ISL) musim 2015,  itu berarti Menpora mengingkari kesimpulan Rapat Kerja dengan Komisi X DPR-RI yang ditandatanganinya bersama ketua Komisi X DPR-RI, Teuku Riefky Harsya dihadapan 40-an anggota DPR dan seluruh jajaran eselon 1 dan 2 Kemenpora dua  minggu lalu

Demikian dikatakan oleh anggota Komisi X DPR-RI Fraksi Demokrat, Muslim.

"Menpora tidak boleh gegabah dalam mengeluarkan kebijakan apalagi ini akan berdampak luas. Salah satu poin pada kesimpulan rapat kerja Komisi X dan Menpora adalah,  Menpora sepakat bahwa apapun langkah pembenahan yang akan diambil dalam perseteruan dengan PSSI, tidak berdampak kepada mundurnya persepakbolaan nasional," jelas Muslim.

Menurut Muslim, jika ISL sampai di tidak diberikan Ijin, jelas sudah bahwa Menpora bukan hanya ingin menghukum para pengurus PSSI tetapi juga para stakeholder sepak bola secara keseluruhan termasuk pemilik klub, atlit, wasit, sponsor dan puluhan juta  pecinta sepak bola.

Dikatakan Muslim, alangkah elegannya jika Menpora menjalankan Nawacita yang diusung oleh Pemerintahan Jokowi itu dijalankan dengan baik dan tidak menimbulkan perdebatan atau huru-hara.

"Khususnya dalam mengambil kebijakan yang dianggap membawa cita luhur. Jika diterapkan akan lebih banyak mudhorat dari manfaatnya maka bisa dipastikan akan menimbulkan huru-hara," urainya.

Muslim mengaku dirinya dan teman-teman di Komisi X  DPR-RI tidak mau pertempuran KPK VS POLRI akan bersambung ke pertempuran Menpora vs PSSI. 

"Dimana publik tadinya berharap mereka bahu membahu melakukan tugasnya, lah kok malah saling jegal," selorohnya.

Seperti diketahui, hubungan Menpora dan PSSI memanas pasca pembentukan Tim Sembilan oleh Imam Nahrawi.

Pro kontra terjadi, terakhir kondisi yang sempat cair kembali memanas saat Tim Sembilan mengeluarkan pernyataan yakni akan memberikan rekomendasi kepada Menpora untuk menunda penyelengaraan ISL musim 2015.