Tribunnews.com, Jakarta - Tim Transisi bentukan Kementerian Pemuda dan Olahraga bakal bekerja selama lima bulan, sesuai dengan Surat Keputusan Menpora Imam Nahrawi. Salah satu tugas Tim Transisi adalah mengambil-alih tugas dan kewenangan PSSI.

"Kami bekerja selama lima bulan dengan catatan bisa diperpanjang. Mudah-mudahan masalah sepak bola nasional cepat selesai," kata Ketua Tim Transisi Bibit Samad Rianto, Selasa (19/5/2015).

Tim yang dibentuk menyusul pembekuan PSSI per 17 April itu secara resmi bekerja mulai Selasa (19/5/2015), setelah SK dari Menpora Imam Nahrawi turun. SK tersebut dijadikan dasar hukum untuk melaksanakan tugas yang telah diprogramkan oleh pihak Kemenpora.

Bahkan, tim yang sebelumnya berjumlah 17 orang itu telah melakukan rapat perdana bersama Menpora Imam Nahrawi. Pada pertemuan tersebut hanya dihadiri 11 personel karena dua di antaranya tidak hadir dan empat personel lainnya mengundurkan diri.

Personel yang tidak bisa hadir dalam pertemuan tersebut adalah Wali kota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo dan Iwan Rukminto. Sedangkan personel yang mengundurkan diri adalah Velix Wanggai, Darmin Nasution, Farid Husain, dan Wali kota Bandung, Ridwan Kamil.

Dengan turunnya SK dari Menpora, kata Bibit, pihaknya akan langsung bekerja cepat. Apalagi saat ini sudah dibagi beberapa kelompok kerja yang mengurusi kompetisi hingga timnas Indonesia.

"Rabu (20/5/2015), rapat kelompok kerja akan dilakukan. Pada rapat tersebut juga akan dibahas rencana pelaksanaan turnamen Piala Kemerdekaan," kata Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora, Gatot S Dewa Broto.

Selain membahas Piala Kemerdekaan dan kompetisi, pada rapat tersebut juga akan dibahas masalah timnas Indonesia yang akan turun pada beberapa kejuaraan internasional yang salah satunya untuk SEA Games 2015.

"Rapat juga akan membahas agenda pertemuan dengan FIFA. Kami nantinya akan menjelaskan kenapa menteri saya seperti ini. Mudah-mudahan bisa menerima kami," tutur Bibit.

Selain menangani masalah kompetisi dan timnas Indonesia, Tim Transisi juga mendapatkan tugas untuk membentuk PSSI kepengurusan baru. Hal ini dilakukan karena pemerintah tidak mengakui PSSI di bawah kepengurusan La Nyalla Mattalitti meski AFC dan FIFA telah mengakui.