TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi mengatakan, pasca-keluarnya sanksi FIFA terhadap Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, maka pemerintah memegang peran penuh untuk melakukan tata kelola dan pembenahan sepakbola Indonesia.

Hal itu disampaikan Imam dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, di Jakarta, Rabu (10/6/2015) malam.

"(Pemerintah) termasuk berperan membenahi kompetisi, penataan sistem kesejahteraan pelaku serta tenaga keolahragaan, pembinaan usia dini serta program-program strategis dalam membenahi olahraga sepakbola menuju prestasi yang membanggakan harkat dan martabat bangsa," kata Imam.

Ia mengatakan, pemerintah akan terus mengoptimalkan kinerja Tim Transisi yang telah dibentuk sejak 19 Mei 2015.

Tim itu akan melaksanakan sejumlah tugas seperti melaksanakan tugas dan kewenangan PSSI sampai dengan terbentuknya kepengurusan PSSI yang kompeten sesuai dengan mekanisme organisasi dan statuta FIFA.

"Salah satu tugas Tim Transisi yang utama lainnya adalah memfasilitasi terselenggaranya Kongres Luar Biasa untuk memilih kepengurusan PSSI yang kompeten dan kredibel sesuai statuta FIFA dan statuta PSSI," kata dia.

Tim Transisi juga akan aktif melakukan komunikasi dan koordinasi dengan FIFA, AFC, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka tata kelola persepakbolaan nasional berdasarkan blue print yang telah ditetapkan.

Tim Transisi juga akan memfasilitasi terselenggaranya kompetisi Super League/ISL 2015, Divisi Utama, Divisi I, II, dan III.

Selain itu, dalam waktu dekat, Pemerintah melalui Tim Transisi akan melaksanakan Turnamen U-19 Piala Presiden yang diikuti oleh 18 klub sepakbola, Turnamen Piala Kemerdekaan, Turnamen Piala Panglima TNI, Turnamen Piala Kapolda Jateng.

"Kesemua turnamen tersebut merupakan jembatan awal menuju kompetisi yang akan segera ditata dan digulirkan kembali dengan supervisi, pengawasan dan pengendalian Pemerintah serta Tim Transisi," papar Imam.