TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pihak Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) mempertanyakan biaya operasional yang akan dipergunakan Tim Transisi bentukan Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, untuk menggelar Piala Kemerdekaan.

Sejumlah klub Divisi Utama menerima undangan mengikuti Piala Kemerdekaan. Lalu, klub Divisi Utama tersebut membuat laporan kepada PSSI. Di surat yang ditandatangani oleh anggota Tim Transisi, Tommy Kurniawan itu dicantumkan perjanjian partisipasi.

Di dalam surat tersebut juga dijelaskan klub-klub peserta akan mendapatkan biaya operasional, berupa biaya transportasi, biaya penginapan, dan match fee. Seharusnya, klub Divisi Utama yang masuk kategori profesional tidak bisa mendapatkan dana APBD, termasuk APBN.

“Ditanggung Tim Transisi, artinya pemerintah. Ini bahaya, karena tidak bisa semena-mena mengeluarkan uang rakyat. Apabila mengeluarkan uang untuk kegiatan di luar APBN, itu kejahatan,” kata Direktur Legal PSSI, Aristo Pangaribuan di Jakarta, Jumat (26/6).

Apabila menggandeng sponsor, menurut Aristo, itu artinya pihak swasta tidak bisa langsung memberi uang kepada pemerintah. Jika terjadi, maka itu merupakan gratifikasi.

“Ada dalam PP nomor 10 tahun 2011 soal tata cara hibah dan bantuan luar negeri. Kalau mau memberikan sumbangan harus ke bendahara negara,” kata dia.

Di kesempatan itu, Aristo Pangaribuan, mengingatkan kepada klub anggota PSSI agar tidak salah melangkah. Sebab, bukan tidak mungkin akan menimbulkan permasalahan hukum.