Roy Suryo: Jokowi Harus Dengarkan Masukan yang Benar Terkait Sepakbola

TRIBUNNEWS.COM. JAKARTA - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, kembali angkat bicara terkait kondisi sepakbola Indonesia.

Pria berkumis itu menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo harus mengetahui betul apa yang sebenarnya terjadi di persepakbolaan tanah air saat ini terutama terhadap kinerja pembantunya yakni Menpora Imam Nahrawi.

Pasca kemenangan gugatan PSSI di level PTUN atas SK yang ditandatangani oleh Menpora, secara otomatis masalah persepakbolaan seharusnya telah teratasi tanpa adanya upaya banding seperti apa yang dilakukan pihak Kemenpora pada tanggal 14 Juli lalu.

"Sudah sangat jelas. PSSI sudah memenangkan Gugatan Pencabutan SK "Pembekuan" tersebut di PTUN, baik saat putusan sela maupun akhir. Meski ada upaya banding, tetapi hal tersebut tidak membatalkan putusan PTUN," tutur Roy Suryo, Jumat (24/7/2015).

"Presiden harus tahu itu, jangan hanya mendengarkan masukan "asal beda" yg jelas-jelas salah. Seharusnya sesuai UU SKN, Pemerintah, dalam hal ini Menpora adalah sebagai pengayom segala kegiatan Kepemudaan dan keolahragaan di Indonesia," sambung Roy.

Roy pun menuturkan bahwa otoritas olahraga tertinggi saat ini jangan hanya terus menebar opini, bahkan sekarang masyarakat sebagian besar sudah tahu bahwa itu hanyalah pengalihan isu akibat keburukan manajemen internalnya yg membuat prestasi olahraga (dan Pemuda) Indonesia terpuruk, misalnya hasil SEA Games yang bisa dikatakan terjelek sepanjang sejarah, namun akibatnya justru membuat semua kegiatan olahraga khususnya sepakbola terhenti.

"Isu-isu yang digulirkannya selama ini juga tidak terbukti, yakni soal mafia abal-abal, pengaturan Skor Tim U-23 di SEA Games dan lain sebagainya, sehingga dampaknya bagi pemain sungguh sangat menyengsarakan," lanjutnya.

"Sudah seharusnya masyarakat bergerak demi kebangkitan sepakbola Indonesia ini, makanya sayapun mengusulkan agar PSSI segera memutar roda kompetisi dan aktif kembali, karena dukungan banyak mengalir dari DPR-MPR bahkan dari wakil Presiden RI dan yang lainnya, tidak usah menunggu pihak-pihak yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat yg lebih besar," tandasnya. tb