TRIBUNNEWS, COM. JAKARTA - Untuk kedua kalinya, pengadilan memenangkan PSSI dalam perkara gugatan terhadap SK Pembekuan PSSI oleh Menpora.

Kali ini, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dalam amar putusannya nomor  266/B/2015/PT.TUN/JKT, tanggal 28 Oktober 2015, menguatkan keputusan PTUN nomor 91/G/2015/PTUN.JKT, tanggal 14 Juli 2015 lalu. 

Pemberitahuan amar putusan tersebut dikirimkan kepada para pihak, termasuk PSSI melalui surat PTTUN nomor W2.TUN 1532/ HK.06/ XI/ 2015, yang diterima PSSI, Kamis (5/11/2015). 

Di dalam amar tersebut, dituliskan majelis hakim PTTUN menguatkan putusan PTUN Jakarta yang dimohonkan banding oleh Menpora. Dimana putusan PTUN Jakarta tersebut memerintahkan kepada Menpora untuk membatalkan dan mencabut SK Menpora Nomor 01307 Tahun 2015 tentang pembekuan PSSI.

“Saya sebagai tim pembela PSSI berharap Menpora tidak lagi mengambil upaya hukum Kasasi. Karena hanya akan merugikan stakeholder sepakbola Indonesia karena perkara hukum yang berkepanjangan. Lagi pula langkah itu hanya akan mengulur waktu, karena SK Pembekuan PSSI tersebut sudah diuji di dua tingkat pengadilan, dan dengan jelas diputuskan untuk dibatalkan dan dicabut. Jadi di tingkat Kasasi pun, saya yakin, para Hakim Agung akan memutus sama dengan dua tingkat peradilan di bawahnya,” papar Ketua tim pembela PSSI, Togar Manahan Nero, di kantor PSSI, Kamis.

Ditambahkan Togar, ada baiknya Menpora berkonsultasi dengan sejumlah Menteri di kabinet demi penyelesaian sengketa sepakbola ini. dari aspek sosial politik untuk menghindari kegaduhan, ada baiknya berkonsultasi dengan Menkopolhukam.

Dari aspek kesejahtaraan sosial, bisa berkonsultasi dengan Menko PMK. Dari aspek ekonomi bisa berkonsultasi dengan Menko Perekonomian.

“Bahkan ada baiknya berkonsultasi dengan Wakil Presiden, karena beliau sangat memahami sepakbola,” jelas Togar.

Dan untuk tidak mengambil langkah hukum Kasasi, ada baiknya Menpora berkonsultasi dengan pengacara Negara, yaitu Kejaksaan Agung.

“Saya yakin pengacara Negara atau Kejaksaan Agung setelah melihat amar putusan lengkap pengadilan, pasti menyarankan untuk tidak mengambil upaya hukum Kasasi,” katanya. tb