TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Menpora Imam Nahrawi telah mengeluarkan sembilan poin sebagai syarat sebelum mencabut SK Pembekuan terhadap PSSI.

Ketua Umum Jakmania, Richard Achmad Supriyanto mengatakan, persyaratan dari Menpora itu sebaiknya segera ditanggapi oleh PSSI. Agar masyarakat mengetahui sikap dari federasi.

Selain itu, hak jawab itu menjadi kesempatan berkomunikasi, karena selama ini komunikasi antara Menpora dan PSSI sulit dilakukan.

"Sebaiknya PSSI memberikan hak jawab atau tanggapan secara resmi terhadap persyaratan yang diberikan Menpora. Dengan begitu akan terjadi komunikasi yang mudah-mudahan bisa berlanjut dengan diperolehnya jalan damai untuk menyelesaikan konflik sepakbola kita," kata Richard kepada Harian Super Ball,kemarin.

Menurut Richard dengan tanggapan resmi itu akan diketahui poin-poin mana saja yang mampu dijalankan PSSI. Diharapkan Menpora pun bisa bersikap luwes dengan mengurangi syarat yang dianggap berat dijalankan PSSI.

"Komunikasi akan bermanfaat untuk mencari solusi terbaik saat ini. PSSI bisa menjelaskan poin mana saja yang sekiranya berat dilaksanakan dalam waktu dekat. Menpora juga sebaiknya bisa memberi pertimbangan yang lebih bijaksana. Karena memang tidak mudah membenahi tata kelola sepakbola dalam waktu yang cepat," ujar Richard.

Richard menerangkan, keluarnya syarat dari Menpora dan tanggapan dari PSSI itu akan menunjukan sikap dari keduanya untuk melakukan pembenahan bersama sepak bola di Tanah Air.

"Sebenarnya kedua belah pihak memiliki cita-cita dan semangat yang sama untuk membenahi sepak bola dalam negeri. Maka, sebaiknya jangan dilihat konfliknya tetapi kesamaan semangat dari kedua pihak itu. Seluruh pelaku sepak bola mendukung adanya pembenahan, tetapi alangkah baiknya dilakukan dengan bertahap. Yang terpenting sekarang adalah mengembalikan kompetisi yang menjadi pondasi dari prestasi sepak bola kita," terang Richard.

Oleh karena itu, Richard berharap ada kelanjutan komunikasi antara PSSI dan Menpora.

"Komunikasi dua arah sangat diperlukan agar konflik ini bisa segera selesai. Tetapi memang dengan dikeluarkannya persyaratan itu, kita tidak bisa mengharapkan penyelesaian konflik di tahun ini. Karena pasti akan ada pembicaraan lanjutan sampai ditemukan titik solusi yang mewakili keinginan dan cita-cita kedua belah pihak," ucap Richard.

Richard menambahkan, ada dua poin syarat yang nampaknya akan memberatkan PSSI, yaitu poin terkait jaminan bagi tercapainya prestasi tim nasional sebagai juara satu dalam event Piala AFF tahun 2016, SEA Games tahun 2017, lolos Kualifikasi Piala Dunia tahun 2018, Asian Games XVIII tahun 2018, dan percepatan diselenggarakannya Kongres Luar Biasa (KLB) sesuai yang diharapkan pemerintah dengan tetap memperhatikan Statuta FIFA paling lambat harus dilaksanakan akhir bulan April 2016.

"PSSI tidak akan mudah memenuhi syarat dari dua poin itu. Karena tidak mudah membentuk timnas dalam waktu singkat. Sementara kompetisi belum berjalan. Padahal kita bisa menemukan bibit terbaik untuk timnas dari kompetisi yang digelar," tambah Richard.

Soal KLB, tutur Richard, harus dibicarakan dengan seluruh voters. Ini pun bukan pekerjaan mudah, karena tidak semua anggota sepakat dengan rencana itu.

"KLB akan menjadi masalah serius, karena terkait dengan statuta. Para voter harus sepakat atau satu suara terkait perlu tidaknya dibentuk KLB. Oleh karena itu, komunikasi antara PSSI dan Menpora akan menjadi hal yang penting dilakukan. Mudah-mudahan Menpora masih bersedia luwes dalam menerapkan poin-poin syarat itu," tuturnya.