TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tidak ingin memikirkan soal rencana Tim Transisi Kemenpora yang akan menggulirkan kompetisi pada Agustus mendatang.

Inisiasi Tim Transisi untuk menjalankan kompetisi adalah buah upaya menyikapi kondisi persepakbolaan saat ini.

Komite Eksekutif PSSI pun tak mau ambil pusing dengan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah tersebut.

Gusti Randa, satu di antara Anggota Exco menilai keinginan Tim Transisi mengadakan kompetisi sama sekali tidak relevan dengan kenyataan.

"PSSI telah melakukan klarifikasi, mereka yang hadir (saat diundang Kemenpora) menyatakan diri tidak representatif dari klub ISL (Indonesia Super League) atau DU (Divisi Utama)," katanya kepada para pewarta di kantor PSSI, Senayan, Jakarta, Senin (14/3/2016).

Tidak hanya itu, PSSI juga mengecam klub-klub yang nantinya mengikuti Liga Tim Transisi bakal mendapatkan sanksi.

"Tentu akan diberikan sanksi oleh PSSI. Apalagi mengatasnamakan klub Divisi Utama atau ISL tapi nyatanya memang belum ada yang mendaftar di kompetisi itu," tambah dia.

Menambahi pernyataan Gusti Randa, Direktur Hukum PSSI, Aristo Pangaribuan menuding Tim Transisi tidak menaati hukum menyusul hasil keputusan Mahkamah Agung yang telah menolak kasasi Kemenpora.

"Harusnya Tim Transisi tidak ada lagi, sebab secara hukum ini SK Pembekuan tidak berlaku sejalan dengan putusan tersebut. Ini jelas melanggar hukum nasional MA dan Undang-undang Dasar (UUD)," pungkas Aristo.