Stakeholders Sepakbola Nasional Terbelah dalam Menanggapi Surat Resmi Menpora

TRIBUNNEWS, COM. JAKARTA - Surat Menpora Imam Nahrawi mengenai permintaan agar PSSI bisa memindahkan tempat penyelenggaraan kongresnya, dari Makassar ke Yogyakarta, disambut beragam pendapat.

‎Stakeholders sepakbola nasional terbelah dalam menanggapi surat resmi Kantor Menpora yang ditembuskan ke Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Kapolri Jenderal Pol.Tito Karnavian, dan Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Surat yang ditandatangani Imam Nahrawi bertepatan dengan Haornas 9 September itu, dikirim juga ke seluruh‎ organisasi olahraga Indonesia. Sebagian pelaku sepakbola berpendapat, surat itu sudah bersifat intervensi karena subtansinya adalah mencampuri urusan PSSI.

Sementara, penetapan atau penunjukkan tempat kongres sepenuhnya menjadi kewenangan PSSI, sesuai dengan Statuta PSSI yang mengadopsi Statuta FIFA.

"Jadi surat itu sudah bisa dianggap sebagai intervensi dari pemerintah, mengingat penentuan tempat kongres mutlak menjadi kewenangan PSSI," kata seorang pelaku sepakbola yang meminta namanya tidak disebutkan.

Pelaku sepakbola lainnya menyatakan, surat Imam Nahrawi itu belum bisa dianggap intervensi, karena baru bersifat permintaan.

Walau demikian, ia setuju saja jika kongres itu dipindahkan ke Yogyakarta.

"Sejak awal kami kurang sreg dengan penunjukkan Makassar itu," kata Gatot Hariyo Sutedjo, salah satu pemilik suara pendukung Edy Rachmayadi sebagai ketua umum.

Subardi, tokoh senior sepakbola yang berada di kubu calon ketua umum Moeldoko, mengisyaratkan bahwa yang terpenting adalah bukan mempermasalahkan tempat kongres.

Akan tetapi, bagaimana kongres benar-benar dapat berlangsung fair dan demokratis, di mana semua calon merasa setara.

"Tidak ada yang merasa lebih tinggi atau rendah, jadi semua punya peluang yang sama," ucap anggota Exco PSSI 2007-2011 itu.