TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan ketua umum PSSI, Agum Gumelar angkat bicara mengenai kinerja Satgas Anti-Mafia Sepakbola. Dia berharap publik memberi keleluasaan kepada satgas untuk bekerja. 

Salah satu peserta Liga 1, Arema FC sempat mengutarakan kecemasan Indonesia bakal terkena sanksi FIFA karena intervensi pemerintah dalam mencari pengaturan skor. Bahkan, Polisi sampai menggeledah kantor PSSI dan PT Liga Indonesia. 

Kecemasan serupa sempat datang dari Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Pemenangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, Erick Thohir.

Menurut Erick Thohir, pihak-pihak terkait harus segera berkonsolidasi untuk menanggapi kejadian ini. Erick prihatin Kepolisian, PSSI, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga tidak bersinergi dalam menyelesaikan kasus ini.

"Biarkan mereka bekerjalah. Kan semua juga tidak suka kalau ada pengaturan skor. Biarkan mereka bekerja," kata Agum usai menghadiri deklarasi Bravo Cijantung for Jokowi-Amin, Selasa (5/1/2019).

Agum menambahkan, saat masih menjabat sebagai ketum PSSI, ada 3 ‘poin’ tabu yang dia diberlakukan di sepak bola nasional. Pertama adalah pemain tabu berantem di tengah lapangan. 

"Itu pengecut," tegas Agum.

"Tabu kedua adalah tabu melawan keputusan wasit dengan cara yang tidak wajar. Menendang wasit, mengeroyok wasit. Yang ketiga tabu suap," ujarnya.

Sementara mengenai pemberantasan praktik pengaturan skor, Agum menyerahkannya kepada polisi.

"Pengaturan skor dan suap itu tugasnya polisi. Tugas PSSI jangan suap ini kemudian mempengaruhi pertandingan. Itu yang tidak boleh," beber Agum.

Meski sudah tidak menjabat sebagai ketua umum PSSI, Agum sebenarnya masih sempat aktif di sepak bola nasional. Salah satunya saat ditunjuk sebagai Ketua Komite Normalisasi saat konflik melanda PSSI yang akhirnya berujung pada sanksi FIFA.