TRIBUNNEWS.COM - Bek Tengah PSIS Semarang, Abdul Abanda Rahman, berharap gajinya selama bermain untuk Kalteng Putra segera dibayarkan.

Musim lalu, Abanda, memperkuat Kalteng Putra selama satu musim penuh di Liga 1 2019.

Bukan hanya Abdul Abanda Rahman, pemain Kalteng Putra lainnya juga belum mendapatkan gaji.

Dikutip dari laman Tribun Jateng, puncaknya kegeraman Abanda dan sejumlah mantan rekan setimnya membawa kasus tersebut ke Badan Penyelesaian Sengketa Nasional (NDRC).

"Untuk sidangnya sudah dilakukan hari ini, satu atau dua hari inilah baru di umumkan hasilnya, yang jelas sementara di putuskan hari ini," tutur Abanda.

Adapun sidang kemarin dilangsungkan secara virtual.

Pihak eks pemain Abanda dalam hal ini diwakilkan langsung oleh Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI).

Abanda mengatakan, mengenai pembahasan pelunasan gaji ini, ia dan rekan-rekannya semula dijanjikan bakal segera dilunasi oleh pihak Kalteng Putra sebelum Ramadhan tiba.

"Belum ada kabar baik sampai hari ini, kata menejernya sebelum masuk Ramdhan ini, tapi sampai sekarang tidak ada sama sekali," keluhnya.

Adanya kasus ini membuat Abanda berharap tak ada lagi masalah penunggakan gaji bagi pesepak bola di Indonesia.

"Kita berharap hak-hak kami cepat di bayarkan pastinya, yang jelas kita sudah capek kami di janji sama CEO kalteng itu," tegasnya.

Sebelumnya, Badan Penyelesaian Sengketa Nasional atau National Dispute Resolution Chamber (NDRC) memutuskan Kalteng Putra harus membayar gaji pemain sesuai dengan kontrak.

NDRC adalah lembaga bentukan PSSI untuk menangani kasus sengketa sepak bola Indonesia.

Lembaga ini terbentuk pada Juli 2019, dan masalah Kalteng Putra adalah masalah ketiga yang ditangani oleh NDRC.

Dalam putusannya, NDRC mewajibkan klub Kalteng Putra untuk membayar sisa gaji para pemain tersebut sebagaimana yang tertuang dalam kontrak.

Baca: Rayakan Ulang Tahun ke-27, Marc Klok Bicara Soal Ambisinya Bersama Persija Jakarta

Baca: Cerita Pemain Persija Jakarta, Marco Motta yang Tak Pulang ke Italia di Tengah Wabah Corona

Chairman First Stage NDRC Indonesia, Amir Burhanuddin menegaskan, jika dalam waktu 45 hari sejak putusan ini disampaikan klub tidak melakukan pembayaran, maka akan diberikan hukuman tambahan.

Perkara ini diperiksa oleh lima Majelis.

Bagi NDRC Indonesia, ini merupakan perkara ketiga yang diselesaikan.

Sebelumnya NDRC Indonesia juga sudah menyelesaikan sengketa pemain dengan klub PSPS Pekanbaru dan PSMS Medan.

Dalam putusannya, NDRC mewajibkan klub untuk membayar gaji para pemain tersebut.

Menurut Amir, dalam penyelesaian sengketa, klub serta pemain harus mentaati isi kontrak yang telah mereka sepakati.

Manakala ada sengketa, maka penyelesaiannya memang melalui NDRC.

"Apabila klub tidak membayar dalam waktu 45 hari sejak putusan ini diberitahukan, maka akan diberlakukan ketentuan pasal 24 Bis of Regulations on The Status and Transfer of Playes,

Yaitu berupa larangan pendaftaran pemain baru selama tiga periode transfer baik domestik maupun Internasional," tegas Amir di laman resmi PSSI.

Baca: Statistik Persib Bandung: Catatan Apik Omid Nazari, Jadi Pemain Kunci Robert Alberts

NDRC dibentuk sebagai salah satu upaya PSSI untuk memperbaiki kualitas sepak bola Indonesia secara administrasi.

NDRC Indonesia merupakan salah satu dari empat negara dalam pilot project FIFA dalam pengembangan NDRC karena kemampuan Indonesia untuk bangkit setelah sempat aktivitasnya terhenti akibat pembekuan.

Tiga negara pilot project lainnya adalah Kosta Rika, Slovakia, dan Malaysia.

NDRC sebagai wadah pengaduan sengketa di klub, baik itu pemain dengan klub atau juga sengketa antara klub dengan klub.

NDRC diharapkan mampu menjadi badan arbitrasi yang independen.

Bukan hanya Kalteng Putra, di awal musim Liga 2, BOPI menemui masalah tunggakan gaji pemain di lima dari 14 klub yang dinyatakan belum lengkap.

Detailnya adalah, Mitra Kukar (Rp911 juta), Kalteng Putra (Rp1,9 miliar), PSMS Medan (Rp240 juta), PSPS Riau (Rp781 juta), dan Perserang Serang (Rp77 juta).

“Tunggakan gaji sudah dikomunikasikan APPI (Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia) kepada kami. Laporan mereka secara resmi sudah masuk ke kami. Itu menjadi acuan kami dalam memverifikasi,” kata Richard.

“Masalah tunggakan gaji menunggu konfirmasi pihak-pihak yang terlibat, seperti para pemain (dalam hal ini diwakili oleh APPI), surat bebas tunggakan dari klub, serta pihak-pihak lainnya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Richard menegaskan BOPI hanya menunggu persetujuan kedua belah pihak, klub dan pemain, dalam bentuk surat pernyataan hitam di atas putih.

 (Tribunnews.com/Gigih)