Soal Isu Lelang Jabatan Timnas U-19, Pengamat: Harus Dibuka ke Publik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Sepekan terakhir publik diramaikan dengan menyeruaknya isu jual beli jabatan manager Timnas Indonesia untuk Piala Dunia U-19 yang batal digelar di tahun 2021.

Pengamat Sepak bola Akmal Marhali menilai, benar tidaknya isu tersebut harus diusut dan dibuka ke publik agar terang benderang.

"Kabar ini kan sudah bergulir di masyarakat, mestinya ya dibuka dan diselidiki kebenarannya. Bukti transaksinya kan sudah telanjur kesebar di masyarakat juga?" ujarnya saat dimintai keterangan, Kamis (07/01/21).

Akmal juga menyoroti soal kegaduhan isu semacam ini di PSSI ini sudah biasa dan bukan hal yang baru.

Sejak dulu sudah seperti itu.

"Kalau gak gaduh namanya bukan PSSI. Itu sudah biasa dan ini patut diduga mainan lama sebenarnya," tegasnya.

Baca juga: Bintang Timnas Indonesia U-22, Egy Maulana Vikri Gaspol Latihan Penuh, 3 Laga Uji Coba Menanti

Akmal juga menyarankan, seharusnya ada semacam Tim Pencari Fakta (TPF) yang mengusut tuntas kasus ini.

Namun, lanjut Akmal, syaratnya TPF ini harus independen dan diisi oleh orang-orang di luar PSSI.

"Selama tidak ada TPF atau lembaga etik independen yang memproses kasus ini, selamanya kasus seperti ini akan terus berulang di tubuh PSSI," ujarnya.

Kronologi isu

Sebelumnya diberitakan Kompas.com dan Bolasport.com, kabar kurang mengenakkan bagi pencinta sepak bola Tanah Air. Jabatan manajer timnas U19 Indonesia sedang menjadi bahan perbincangan.

Jabatan manajer timnas U-19 Indonesia untuk Piala Dunia U20 2021 kabarnya sedang diperjualbelikan.

Bukti foto kuitansi tanda jadi sebesar 100.000 dolar Singapura atau sekitar Rp 1 miliar menyebar di media sosial.

Uang tersebut tertuliskan untuk pemesanan tiket Piala Dunia U20 2021 yang mencatut nama Achmad Haris sebagai pemberi dan Djoko Purwoko sebagai penerima.

Berdasarkan kabar yang berkembang, dana Rp 1 miliar dari Achmad Haris tersebut diduga diberikan untuk menjadikan Dodi Reza Alex Noerdin sebagai manajer timnas U19 Indonesia.

Achmad Haris dan Alex Noerdin bukanlah dua pihak asing. Keduanya pernah bersama dalam manejemen Sriwijaya FC.

Saat itu, Alex Noerdin selaku bos Sriwijaya FC. Sementara Achmad Haris sebagai Sekretaris Tim Sriwijaya FC.

Namun demikian, Achmad Haris membantah dengan adanya kabar tersebut.

"Sekarang gini, ya, yang tertera di kuitansi itu apa tulisannya? Itu tiket Piala Dunia dan cuma sekadar bisnis. Apa salah kalau mau berbisnis?" kata Haris dikutip laman resmi PSSI.

"Saya tidak tahu apa-apa soal isu yang lain. Sekarang tinggal dilihat saja apa itu keterangan di kuitansinya," sambungnya.

Kalimat bantahan juga diutarakan oleh sosok yang diduga menerima aliran dana, Djoko Purwoko.

Djoko Purwoko merasa ada pihak yang tak senang dengan PSSI pimpinan Mochamad Iriawan dan Dodi selaku mantan petinggi Sriwijaya FC.

"Mungkin saya orang yang dipandang tegak lurus, jadi dicari-cari nama saya. Ini mungkin juga politik yang tidak suka PSSI," kata Djoko Purwoko.

"Kuitansi itu juga tidak ada kaitannya (narasi jual-beli jabatan manajer). Memang tidak boleh pesan tiket jauh-jauh hari?"

"Saya pernah juga tinggal di luar negeri pesan tiket Liga Champions. Saya orang bola dan paham bagaimana pemesanan tiket," tegas dia.

Sementara itu, pihak PSSI memastikan Badan Yudisial PSSI akan memanggil dua nama yang terlibat, Achmad Haris dan Djoko Purwoko.

"Kedua orang tersebut akan dipanggil oleh Badan Yudisial. Ketua Umum PSSI juga mendukung," terang Plt Sekjen PSSI.

"Sebenarnya secara lisan, PSSI sudah mendapat laporan dari Haris dan Djoko soal kasus ini. Namun, secara lembaga, PSSI perlu mengklarifikasi secara resmi agar semua pernyataannya bisa dipertanggung jawabkan," kata Yunus.

Yunus juga mengatakan apapun keputusan Badan Yudisial harus dihormati oleh semua pihak.

"Asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) tetap harus diutamakan. Anda tidak bisa menuduh seseorang dengan asumsi liar di media sosial."

"Itu sebabnya Badan Yudisial akan memanggil keduanya guna dimintai keterangan," jelas Yunus. 

Sumber: Tribunnews.com/Kompas.com