Pengamat Sepakbola: Perjuangan Maksimal Erick Thohir Untuk Piala Dunia U-20
Kegagalan Indonesia menghelat Piala Dunia U-20 2023 tak lantas membuat reputasi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir terpuruk.
Editor: Toni Bramantoro
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kegagalan Indonesia menghelat Piala Dunia U-20 2023 tak lantas membuat reputasi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir terpuruk.
Sebaliknya, reaksi masyarakat luas positif melihat perjuangan pria yang juga menjabat sebagai Ketua Local Oganizing Committe (LOC) hajatan akbar yang diikuti 24 negara tersebut.
Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) terkini mempertegas hal tersebut. Persentase publik yang menyakini Erick telah berjuang maksimal agar FIFA tidak mencabut status Indonesia sebagai host World Cup U-20 menembus angka 80,6 persen. Persentase yang tidak puas dengan kegagalan lobi sang menteri BUMN hanya 12,6 persen saja.
"Jika melihat usaha apa yang dilakukan Erick Thohir sudah maksimal. Masyarakat juga menilai itu dan saya sependapat. Hanya saja, pemerintah tidak bisa mengontrol aksi politisi-politisi kita menyangkut soal isu penolakan Israel. Seandainya tegas sejak awal, situasinya tidak akan semakin parah. PSSI jadi korban. Dalam situasi yang begini, meski sudah maksimal, sulit bagi Erick Thohir memperbaiki keadaan. Meski demikian, kita patut bersyukur FIFA tidak menjatuhkan sanksi berat," urai Kesit Handoyo, pengamat sepakbola senior di Jakarta, Minggu (9/4/2023).
Hal senada juga disampaikan pengamat lainnya, M Kusnaeni yang meminta pemerintah memberikan dukungan penuh kepada stakeholder olahraga, seperti salah satunya PSSI sehingga pengembangan olahraga nasional tumbuh maksimal.
“Ironis jika orang seperti Erick Thohir yang sudah berjuang maksimal, dan sejalan dengan arahan Presiden, tidak mendapat dukungan dari sektor lain. PSSI dan pengurus olahraga lain harus duduk satu meja beserta pemerintah. Kita harus putuskan posisi olahraga ke depan seperti apa. Apakah mau berkibar di level internasional dengan menjadi tuan rumah event-event besar, atau hanya begini-begini saja. Aturan main di olahraga sudah jelas, berbeda dengan politik. Jika mau jadi tuan rumah hajatan besar olahraga, kita tidak bisa menolak negara-negara yang tidak punya hubungan diplomatik untuk datang dan bertanding," jelas Kusnaeni.
