Soal Tudingan Renovasi JIS Berbau Politis, Erick Thohir: Biarin Saja, Saya Enggak Mau Pusing

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyayangkan adanya presepsi politik dalam rencana pemerintah merenovasi Jakarta International Stadium (JIS).

Stadion JIS dilaporkan masuk dalam daftar stadion yang diajukan untuk menyelenggarakan laga Piala Dunia U-17 2023 yang dijadwalkan berlangsung pada 10 November hingga 2 Desember 2023 tersebut.

Lantaran itu, JIS mesti memenuhi standar dan aturan FIFA untuk bisa menjadi venue Piala Dunia U-17 2023.

Baca juga: Polemik Renovasi JIS, Erick Thohir: Standar Internasional dan Standar FIFA Berbeda

Baca juga: Benarkah Rumput JIS Tidak Sesuai Standar FIFA? Yang Dicek Pejabat Bukan Rumput Lapangan Utama?

Erick Thohir manilai, persepsi soal stadion JIS yang lebih megah namun tidak lolos standar FIFA perlu diluruskan.

“Karena FIFA akan lihat kualitas dari pada lapangan dan akses keselamatan dari pada suporter, dan pemisahan pintu masuk yang namanya pemain, media, penonton dan lain-lain itu lho,” tutur Erick ditemui di Menara Kompas, Jakarta Pusat, Rabu (5/7/2023).

Menteri BUMN ini menegaskan tidak mau mempermasalahkan tuduhan dari pihak yang menilai renovasi JIS erat kaitannya dengan politik.

“Kalau saya sih biarin saja, nggak mau pusing, sebab saya kan kerja profesional saya lakukan yang sesuai standar FIFA,” tegas Erick.

Dia memastikan tidak ada hubungannya renovasi JIS sebagai langkah menyerang kubu politik dari mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Erick bilang rekam jejaknya di olahraga pun tidak perlu diragukan.

“Saya bukan bagian orang yang mempolitisasi olahraga, track record saya sudah cukup lama di basket, sepakbola apa segala macam,” jelasnya.

Juru Bicara Anies Baswedan, Surya Tjandra menyatakan wacana renovasi JIS yang digadang bakal memakan biaya Rp 6 Miliar khusus untuk pergantian rumput stadion itu, berlebihan.

Baca juga: Delapan Catatan PSSI Soal Stadion JIS yang Dianggap Belum Layak Gelar Laga Piala Dunia U-17 2023

"Bahkan tiba-tiba ada yang jadi ahli rumput hanya untuk menunjukkan kekurangan JIS. Jelas ini hanya ditujukan untuk politisasi capres Anies Baswedan," kata Surya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/7/2023).

Surya juga menilai rencana renovasi JIS yang berfokus pada rumput ini dianggap lebih besar rencana politisasinya dibanding untuk pelaksanaan tuan rumah Piala Dunia U17.

Tak hanya itu, mantan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini juga menyoroti pihak yang memeriksa kelayakan rumput JIS. 

Di mana dalam hal ini, pemerintah menunjuk kontraktor untuk memeriksa kondisi demikian.

Baca juga: Alasan Erick Thohir Ragu Tunjuk Stadion JIS Jadi Venue Piala Dunia U-17 2023

Padahal menurut dia, yang memiliki kelayakan dalam menilai rumput tersebut adalah pada kewenangan FIFA. 

Surya juga berpandangan hal ini dianggap tidak etis ketika pihak yang memiliki kepentingan bisnis diminta untuk memberikan evaluasi. 

"Yang jelas punya kepentingan bisnis. Jadi apa hasil evaluasinya bisa dipercaya? Secara metode kok bisa rumput yang di-sampling, justru yang di luar garis batas pertandingan?" beber Surya.

Lebih lanjut, Surya juga merasa janggal dalam proses evaluasi ini, sebab, pemerintah melalui Kementerian PUPR sudah membawa kontraktor padahal proses evaluasi belum selesai.

Kondisi ini menunjukkan kalau seolah-olah ada pihak yang sudah ditunjuk untuk mengerjakan renovasi rumput. 

"Lebih parah lagi, baru sekali berkunjung tiba-tiba sudah keluar nilai proyek Rp 6 miliar. Ini mau perbaiki JIS atau mau cari proyek rumput?” ujar Surya.

Tak cukup soal wacana renovasi rumput, Surya juga menyinggung perihal fasilitas parkir yang tersedia di JIS. 

Menurut dia, FIFA stadium guideline yang memiliki kewenangan demikian, tidak membeberkan batas minimal parkir yang harus disediakan setiap stadion.

"JIS sendiri saat ini memiliki 1.200 parkir yang diprioritaskan untuk tim, penonton dengan disabilitas, VVIP, dan Undangan khusus. JIS juga didukung kantong parkir yang berada di area sekitar, seperti RS Sulianto Saroso, Kemayoran dan Ancol," kata Surya.

Atas hal itu, Surya meminta kepada pemerintah untuk berhenti membahas polemik JIS ini, karena menurut dia, terlihat politisasinya.

"Tidak hanya ini bertentangan dengan akal sehat, tetapi juga potensi penghamburan keuangan negara. Jangan sampai hanya karena syahwat kekuasaan yang berlebihan, kita merusak demokrasi dan terutama mendiskreditkan karya anak bangsa sendiri," tukas dia.