TRIBUNNEWS.COM - Terpilihnya sosok Hong Myung-bo sebagai pelatih Korea Selatan belum menghentikan drama yang terjadi di negara itu.

Bahkan kini pemerintah Korea Selatan ikut campur tangan mendalami dan menyelidiki kasus pengangkatan Hong Myung-bo sebagai pelatih.

Penyelidikan yang dilakukan pemerintah Korea Selatan dilakukan melalui Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata.

Tindakan yang dilakukan pemerintah ini mendapat kecaman dari KFA atau Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan.

KFA mengaku malu dengan tindakan yang dilakukan pemerintah.

Mereka mengecam apa yang dilakukan Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata.

Menurut mereka, aksi yang dilakukan pemerintah bisa membuat Korea Selatan mendapat sanksi FIFA.

Memang, FIFA mengecam adanya bentuk intervensi pemerintah dalam pengaturan sepak bola suatu negara.

Namun bukan berarti pemerintah tak bisa campur tangan sama sekali dalam hal tersebut.

Baca juga: Drama Pemilihan Pelatih Korea Selatan: Ada Laporan Polisi, KFA Terjerat Masalah Hong Myung-bo

Setidaknya itulah yang pernah dirasakan Indonesia.

"Kami sangat malu dengan tindakan Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata yang melakukan investigasi soal penunjukkan pelatih timnas," ujar salah satu pejabat KFA dikutip dari Naver Sports.

"Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata juga tidak memberikan detail apapun terkait penyelidikan ini."

"Kami akan bekerja sama dan patuh dengan penyelidikan apapun yang dilakukan di masa depan."

"Namun jika kami terus menerima tekanan politik, kami bisa mendapatkan sanksi FIFA," sambungnya.

Laporan dari media Korea Selatan, Yonhap, menyebut sebuah lembaga sipil di sana melayangkan laporan ke polisi terkait penunjukkan Hong Myung-bo sebagai pelatih tim nasional Taeguk Warriors.

Penunjukkan itu dianggap tidak sah lantaran melanggar beberapa prosedur.

Di antara prosedur yang dilanggar KFA adalah tidak melakukan tes wawancara yang adil.

Maksudnya, KFA tak melakukan wawancara kepada semua kandidat pelatih yang berpotensi menjadi juru taktik Korea Selatan.

Lembaga sipil itu menyebut KFA hanya melakukan interview kepada beberapa kandidat saja.

Ada pula isu lain yang menjadi perhatian lembaga tersebut.

Mereka menyebut KFA melakukan pemyalahgunaan kekuasaan saat menunjuk Hong Myung-bo menjadi pelatih kepala Korea Selatan.

KFA disebut memaksa klub Ulsan Hyundai untuk melepas Hong Myung-bo dari kontrak yang masih berlaku.

Grup itu juga menggarisbawahi transparansi bayaran sang pelatih anyar.

Tak adanya laporan gaji tahunan dari Hong Myung-bo dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Tak berhenti di situ, KFA juga disebut melakukan pelanggaran lainnya.

Mereka diyakini melakukan pengancaman terhadap Park Joo-ho.

Park Joo-ho sendiri adalah sosok yang membongkar adanya pelanggaran dalam proses penunjukkan Hong Myung-bo.

(Tribunnews.com/Guruh)