TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Go-Jek mengapresiasi tanggapan cepat Presiden Indonesia Joko Widodo terkait kabar pelarangan operasi untuk ojek motor dan solusi transportasi berbasis online.

Melalui pernyataan resminya, manajemen GoJek menyatakan bahwa Jokowi memahami keinginan mayoritas masyarakat Indonesia.

"Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla mengerti aspirasi masyarakat khususnya delapan juta pengguna setia Go-Jek yang telah mendukung kami, berbondong-bondong, dan berapi-api," tulis pihak manajemen GoJek dalam keterangan pers, Jumat (18/12/2015).

Berkat tanggapan tersebut, menurut Go-Jek, lebih dari 200.000 pengemudi, atau biasa disebut mitra oleh GoJek, terselamatkan dan terus dapat memiliki pekerjaan.

"Keputusan Presiden Joko Widodo merupakan suara rakyat dan bukti kemenangan ekonomi kerakyatan. Kami yakin, pemerintah bisa satu suara untuk memperjuangkan kepentingan rakyat," lanjut pihak GoJek.

Lihat juga:

Untuk ke depan, GoJek berharap baik mitra dan pelanggan GoJek untuk dapat terus meningkatkan layanan dan komitmen terhadap ketertiban dan profesionalisme.

"Kami secara proaktif akan berdiskusi dengan pemerintah dan memperjuangkan kepentingan mitra, pelanggan, dan masyarakat, tutur GoJek.

Sebelumnya, sempat dikabarkan bahwa layanan ojek dan taksi berbasis aplikasi dilarang beroperasi oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Surat Pemberitahuan Nomor UM.3012/1/21/Phb/2015 yang ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.

Tapi kemudian Kemenhub mengklafirikasi surat tersebut bukan berisi larangan, melainkan sebatas pengingat kepada pihak kepolisian bahwa Go-Jek dkk. bukan termasuk angkutan umum menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Jokowi sendiri sempat mengeluarkan tanggapan di Twitter yang isinya mempertanyakan peraturan baru tersebut.

"Saya segera panggil Menhub. Ojek dibutuhkan rakyat. Jangan karena aturan rakyat jadi susah. Harusnya ditata -Jkw," tulis Jokowi.