Data Revolution for Development Forum, Mengolah Data Menjadi Kebijakan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Sebanyak 90 persen data telah dihasilkan di dunia dalam dua tahun terakhir. Masa depan Indonesia akan dibentuk oleh big data dan aplikasinya pada berbagai macam aspek kehidupan masyarakat.

Kemajuan Indonesia pada dekade mendatang bergantung pada organisasi-organisasi yang berkerja bersama pemerintah dalam memanfaatkan, memproses, serta menganalisis informasi digital yang berbasis data, untuk pengambilan kebijakan.

Hal tersebut dikenal dengan istilah Data Revolution for Development (DRD).

Mengingat potensi yang besar dan kemungkinan yang tidak terbatas dalam penerapan revolusi data, Research Triangle Institute (RTI) International— sebuah institusi riset ternama di dunia—akan mempertemukan para pemikir, praktisi, pengambil kebijakan, dan perwakilan dari sektor swasta di sebuah forum internasional.

Mereka akan memberikan pandangan-pandangan tentang kemampuan data dalam membantu pembangunan Indonesia di masa depan  pada Data Revolution for Development Forum di kantor CSIS Jakarta, 20 April 2016 ini.

Di forum ini juga dibahas inovasi terbaru dari DRD, serta langkah selanjutnya yang dapat dikembangan dalam ranah DRD.

“Tanpa data, tidak mungkin pemerintah dapat mengambil kebijakan berdasarkan fakta,” ujar Yanuar Nugroho, Ph.D., Deputi Bidang Kajian & Pengelolaan Isu-isu Sosial, Budaya, dan Ekologi Strategis, Kantor Staf Kepresidenan.

“Tanpa kebijakan yang diambil berdasarkan fakta di lapangan, pemerintah tidak dapat merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta tidak mampu mengatasi masalah kompleks yang akan dihadapi dunia pada masa mendatang,” lanjutnya.

“Data semakin memberikan pengaruh setiap harinya,” ujar Luis Crouch, Chief Technical Officer, International Development Group, RTI International.

“Semakin besar kemiskinan dan ketidaksetaraan, semakin banyak potensi manfaat yang didapat dari data. Jadi, potensi yang dapat dihasilkan oleh data sangat besar,” imbuhnya.