TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Head of Product Marketing IT & Mobile, Samsung Electronic Indonesia, Denny Galant meminta pemerintah lebih cekatan membendung arus impor ponsel ilegal ke Indonesia.

Jika tidak, kerugian terbesar justru dialami oleh masyarakat sebagai konsumen produk ilegal tersebut.

Kerugian yang dimaksud Denny antara lain soal ketersediaan layanan purna jual, hingga soal berbagai sertifikasi dan perangkat yang mestinya mengikuti standar dari pemerintah.

Ponsel resmi, sudah dipastikan sesuai dan dijamin, sedangkan ponsel ilegal tidak Samsung pun mengaku hanya bisa pasrah melihat derasnya arus ponsel ilegal itu masuk ke Indonesia.

“Kami sih cenderung sebagai korban. Soal produk ilegal itu sebaiknya tanya pemerintah. Mestinya pemerintah yang bertindak. Kami serahkan pada pemerintah saja,” terangnya saat ditemui usai peluncuran Samsung Galaxy J3 (2016) di Jakarta, Kamis (2/6/2016).

“Pada akhirnya konsumen (pembeli ponsel ilegal) yang akan rugi. Kalau produk resmi dari kami kan sudah sesuai atau mengikuti peraturan pemerintah. Kami sudah uji supaya sesuai,” pungkas Denny.

Sebelumnya, Wakil Ketua Asosiasi Industri Telematika Indonesia (AIPTI) Lee Kang Hyun sempat mengeluhkan betapa banyaknya ponsel ilegal yang beredar melalui situs belanja online di Indonesia.

Pria yang juga menjabat sebagai Vice President Samsung Electronics Indonesia itu tak mengungkap jumlah ponsel ilegal yang sekarang beredar.

Tapi dia memperkirakan dari total pengapalan ponsel ke Tanah Air, ada sekitar 30 persen yang ilegal dan kebanyakan jenis 4G LTE.