TRIBUNNEWS.COM - Setelah sebelumnya sempat mengancam bakal memblokir LinkedIn, pekan ini pemerintah Rusia benar-benar mulai menutup akses ke jejaring sosial profesional itu di negerinya.

LinkedIn dianggap melanggar hukum perlindungan data yang mengharuskan penyelenggara layanan online menyimpan data warga Rusia di server lokal.

LinkedIn sempat mengajukan banding atas keputusan blokir yang pertama dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Moskow, Agustus lalu, tapi usaha ini gagal.

"Keputusan pengadilan tetap dipertahankan. Banding oleh LinkedIn Corporation dinilai tidak memadai,"sebut kantor berita Rusia, Interfax.

Baca: Alasan Microsoft Bayar Rp 349 Triliun Tunai untuk Caplok LinkedIn

Pemblokiran LinkedIn yang memiliki 6 juta pengguna di Rusia akan ditangani oleh Roskomnadzor, badan regulasi media dan telekomunikasi di negeri tersebut.

Layanan LinkedIn rencananya baru akan diblokir mulai pekan depan, tapi sejumlah pengguna saat ini melaporkan bahwa mereka sudah tidak bisa mengakses LinkedIn.

Di sisi lain, pihak LinkedIn menyatakan tetap membuka diri untuk kemungkinan negosiasi soal lokalisasi data dengan pemerintah Rusia.

"Visi LinkedIn adalah menciptakan peluang ekonomi untuk tenaga kerja di seluruh dunia. Kami masih ingin bertemu dengan Roskomnadzor untuk berdiskusi lebih lanjut," ujar LinkedIn dalam sebuah pernyataan.

(oik yusuf/kompas.com)