TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Pemerintah Jepang berencana melarang pembelian barang pemerintahan dari Huawei Technologies Co Ltd dan ZTE Corp. Seorang sumber pada media lokal Yomiuri mengatakan, Jepang ingin menghindari risiko kebocoran informasi dan serangan siber.

Perusahaan-perusahaan asal China ini memang tengah menghadapi penyelidikan dari Washington. Diduga perusahaan swasta berkaitan dengan pemerintahan China dan bisa digunakan sebagai alat mata-mata. 

Huawei pun sudah diblokir dari jaringan gedung 5G di Australia dan Selandia Baru. Langkah Jepang ini memperparah posisi Huawei yang saat ini disorot karena Chief Financial Officer (CFO) perusahaannya ditangkap di Kanada atas permintaan AS, dengan tuduhan melakukan transaksi dana ilegal dengan Iran.

Masih berdasarkan sumber tersebut, pemerintah Jepang berencana merevisi semua aturan pengadaan per Senin mendatang. Nantinya, pemerintah tak akan menyebut langsung nama Huawei dan ZTE pada revisi tersebut tetapi akan memperketat aturan yang sesuai.

Baca: Game PUBG Kini Hadir di PS4

Juru Bicara Pemerintahan Jepang Yoshihide Suga enggan berkomentar atas kasus ini. Namun, dia mengakui, Jepang memiliki komunikasi yang dekat dengan Amerika Serikat di area yang luas, termasuk keamanan siber. 

Sedangkan Huawei dan ZTE tidak memberi komentar juga atas pemberitaan ini.

Baca: Luhut: Elektabilitas Jokowi-Maruf Masih Rawan di Wilayah Banten

Di Jepang, Huawei telah menjadi mitra dari perusahaan telko raksasa, seperti menjadi penyedia peralatan jaringan di NTT Docomo dan KDDI Corp.

SoftBank Group Corp juga telah bekerja sama dengan Huawei sejak tahun 2011, dan kini bermitra untuk uji coba 5G. 

Docomo dan SoftBank belum memberikan komentar. "Sementara kami mengamati perubahan, kami akan mempertimbangkan langkah yang tepat," kata Juru Bicara KDDI. 

Sanny Cicilia/Sumber : Reuters