TRIBUNNEWS.COM - Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh meminta agar pemblokiran game PUBG (Player Unknown's Battle Grounds) disegerakan.

Pasalnya, setelah MPU Aceh mengeluarkan fatwa haram permainan online itu belum ada daerah di Aceh yang memblokir PUBG.

Hanya Kota Lhokseumawe yang meminta PT Telkom memblokir game yang digandrungi remaja tersebut.

“Idealnya memang begitu, ulama mengeluarkan fatwa, umara (pemimpin) menjalankannya. Kita dukung Wali Kota Lhokseumawe Suaidi Yahya yang meminta Telkom memblokir game itu,” sebut Ketua MPU Kota Lhokseumawe Tengku Abu Bakar Ismail  melalui sambungan telepon, Rabu (14/8/2019).

Ulama yang akrab disapa Abati Lhok Mon Puteh itu menyebutkan, sejauh ini MPU Lhokseumawe telah menyosialisasikan fatwa haram tersebut pada masyarakat.

Sehingga, dapat dipastikan mayoritas masyarakat Lhokseumawe mengetahui tentang fatwa haram itu. Minta ada qanun daerah soal PUBG.

Baca: 5 Lokasi Game PUBG yang Benar-benar Bisa Dikunjungi di Dunia Nyata

“Mungkin ada satu atau dua orang yang tidak tahu. Saya sarankan, pemblokiran PUBG itu ditindaklanjuti dengan pembuatan qanun (peraturan daerah). Di sana ada sanksi tegas apa yang cocok buat mereka yang bermain PUBG,” katanya.

Untuk memberi sanksi, sambung Abati, Pemerintah Kota Lhokseumawe yang memiliki kekuasaan lewat regulasi peraturan daerah.

Jika tidak dibuat peraturan daerah, maka permainan itu bisa jadi masih dimainkan masyarakat.

“Salah satu cara membatasi dengan memblokir PUBG, itu bagus. Kita dukung, namun alangkah baiknya lagi dibuat sanksinya, misalnya sanksinya apa, mari kita pikirkan bersama,” sebutnya.

Sebelumnya diberitakan, Wali Kota Lhokseumawe Suaidi Yahya meminta Telkom memblokir PUBG di kota itu.

Langkah itu sebagai tindak lanjut fatwa haram yang dikeluarkan MPU Aceh untuk game oline PUBG. Larangan itu menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat Aceh. Sebagian mendukung larangan tersebut dan sebagian lagi menolak.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Majelis Ulama Aceh Minta Pemblokiran Game PUBG Disegerakan"