Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Data kini dinilai sebagai sumber daya baru yang berharga bagi bangsa Indonesia. Ini lantaran data dapat menghasilkan nilai ekonomi dan sosial cukup besar.

Karena pemanfaatan data adalah hal baru, maka Indonesia masih punya banyak tantangan untuk mencapai data yang berdaulat.

Terlebih lagi di era digital, kepemilikan data di era industri 4.0 menjadi roh untuk pengembangan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

“Di antara banyak data yang dipanen, data diri ialah yang paling berharga. Data ini bukan saja membaca demografi, melainkan bisa pula mengandung informasi-informasi lain yang bahkan belum kita bayangkan. Data yang berdaulat berarti bahwa data tersebut dapat mencapai potensi ekonomi dan sosial untuk bangsa Indonesia karena didukung dari sisi infrastruktur, regulasi, dan sumber daya manusianya,” ujar Fajar Jaman, CEO IYKRA di seminar 'Data Democracy Day'di Gedung Krida Bhakti, Jakarta Pusat, Kamis (26/9/2019).

Baca: Dosen Unjani Bandung Sebut 6 Mahasiswanya Diamankan di Polda Metro Jaya

Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraannya di depan anggota DPR dan DPD menekankan pentingnya perlindungan data pribadi. Tata aturan untuk melindungi kedaulatan data harus segera dibuat.

Baca: Brimob Tembakkan Gas Air Mata ke Wisma Pati TNI AL Lumba-lumba, Begini Penjelasan Polisi

Menurut Fajar Jaman, adanya regulasi yang tepat adalah salah satu penentu dalam mendorong pengunaan data yang baik & benar, regulasi yang diperlukan salah satunya untuk memperjelas kepemlikan dan pemanfaatan data, khususnya data privasi.

Tantangan lain dalam proses edukasi kepada publik atau stakeholder yang terkait mengenai manfaat dan resiko yang timbul dan bagaimana memanfaatkannya untuk kepentingan bersama.

Impelementasinya pun secara teknologi juga merupakan tantangan besar, bagaimana dapat menciptakan suatu infrastruktur teknologi yang dapat menjamin kerahasiaan data, namun tidak mengurangi potensi ekonomi dan sosial dari data tersebut

“Tanpa regulasi, kita kehilangan peluang sosial ekonomi, bahkan keamanan negara terancam, karena data pribadi merupakan komoditas bisnis dan kerahasiaan warga negara," imbuhnya.

"Data itu bisa memberi gambaran keadaan sosial politik ekonomi yang sangat mendalam dari sebuah negara. Dari transaksi penjualan e-commerce, fintech bisa membeli penduduknya. Kalau data tidak berdaulat atau dikuasai pihak lain, maka kita akan mudah disetir oleh kepentingan yang mungkin merugikan keamanan negara,” papar Fajar lagi.

Fajar menegaskan tantangan kedaulatan data timbul karena cepatnya teknologi berubah big data, AI dan internet of thing (IoT). Meski regulasi sudah terbentuk dan infrastruktur teknologi sudah ada, namun tetap memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas terhadap teknologi baru.

“Tantangannya bagaimana caranya membantu terciptanya regulasi dan ekosistem yang melindungi data pribadi tapi juga mendukung potensi ekonomi adalah membangun sinergi antar stakeholder, urgensi menciptakan bibit unggul talenta digital dan merancang regulasi data privasi yang jelas. Untuk itulah berdasarkan Peraturan Presiden tentang satu data, kami berinisiatif menggelar Data Democracy Day yang mempertemukan pihak pemerintah, swasta dan Data Enthusiast, agar tercipta solusi dari kedaulatan data yang bernilai ekonomi dan sosial,” tambahnya.

Baca: Kerusuhan Meluas: Saatnya Jokowi Bicara, Jangan Hanya Lewat Menteri

Lebih lanjut Billie Setiawan, Head of Enterprise Data Management Bank Mandiri terkait potensi integrasi data di era digital, dengan adanya digital footprint data bisa menjadi key contributor bagi economy value creation, terlebih lagi jika digabungkan dengan data internal yang dipunyai suatu organisasi.

"Dengan menggabungkan kedua data tersebut, dapat memberikan insight yang sangat berguna untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan nasabah serta meningkatkan kepuasan nasabah, untuk itu Bank Mandiri memiliki divisi khusus, Enterprise Data Management, yang mewadahi inisiatif strategis berbasiskan data untuk memberikan nilai lebih bagi masyarakat indonesia," jelasnya.

Untuk diketahui, Data Democracy Day merupakan inisiasi IYKRA dengan dukungan Sekretariat Negara, Kantor Staf Presiden (KSP), Astra Financial, Bank Mandiri, dan Cloudera.

Tujuan kegiatan ini untuk mempersiapkan kedaulatan data Indonesia dari aspek regulasi dan sumber daya manusia, melalui sinergi antar stakeholder, menciptakan bibit unggul talenta digital, merancang regulasi data privasi yang jelas. Data Democracy Day melibatkan unsur pemerintah, Swasta, dan Data Enthusiast.