TRIBUNNEWS.COM -- Pendiri dan Partner, Institute for Policy and Administrative Reform, Riant Nugroho mengkritik proyek Satelit SATRIA yang hingga kini masih menuai kontroversi.

Hingga kini proyek tersebut masih bermasalah seperti pendanaan dan belum tersedianya ground segmen.

Padahal rencananya satelit ini bakal berada di orbit pada 2022 mendatang.

Menurut Riant, dalam menetapkan daerah USO dan memutuskan perlu tidaknya mendapat bantuan telekomunikasi dari pemerintah, seharusnya BAKTI mengajak peran serta para pakar.

Namun dalam penetapan daerah USO yang diberlakukan BAKTI saat ini hanya pendekatan politik. BAKTI sebenarnya tidak mengetahui esensi USO sebenarnya.

Baca: Jika Harga Tiket Pesawat Tak Wajar, Kemenhub Punya Hak Atur Tarip Pesawat

Baca: Penundaan Pembayaran BHP Frekuensi Bolt Berpotensi Terjadi Mal Administrasi

“Saat ini penetapan daerah USO dilakukan tanpa kajian kebijakan publik. Penetapan daerah USO yang selama ini dilakukan BAKTI hanya perkiraan saja. Saya menduga BAKTI tidak memiliki perhitungan yang cukup sehingga dapat dapat dipertanggung jawabkan kepeda publik,”terang Riant dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Idealnya daerah yang berhak mendapatkan bantuan pembangunan jaringan USO pemerintah adalah wilayah yang setelah dilakukan kajian cost and benefit oleh para pakar, daerah tersebut belum mendapatkan layanan telekomunikasi.

Belum adanya layanan telekomunikasi di daerah tersebut dikarenakan operator telekomunikasi melihat wilayah itu tidak komersial.

Jika BAKTI tidak memiliki acuan dan perhitungan yang dapat dipertanggung jawabkan, maka program yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat ini akan sia-sia dan mubazir.

“Seharusnya penetapan daerah USO oleh BAKTI harus memiliki kreteria yang baik dan transparan. Kita pernah memiliki pengalaman pembangunan daerah USO tanpa perhitungan yang dapat dapat dipertanggung jawabkan.

Contoh nyata adalah program USO untuk Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK). Akibatnya program MPLIK menjadi sia-sia dan jadi kasus di Badan Arbitrase Nasional Indonesia,”ungkap Riant.

Proyek Satelit SATRIA BAKTI menargetkan pemasangan 150 ribu ground segment. Jumlah tersebut dinilai Riant terlalu besar dan tidak tepat sasaran. Riant menduga, paling banter hanya 30% saja yang tepat sasaran.

Karena tidak adanya transparansi dan dasar perhitungan yang jelas, Riant meminta kepada Kementerian Keuangan untuk membuat tim guna melakukan evaluasi anggaran kementerian dan lembaga. Seperti pada program satelit SATRIA BAKTI.

Tim yang dibentuk nantinya harus independen yang terdiri dari internal Kementerian Keuangan dan pakar yang mengetahui betul program kementerian dan lembaga yang akan dijalankan. Tujuannya adalah agar tim tersebut dapat memberikan evaluasi yang benar.

“Presiden Jokowi dan Bu Sri Mulyani saat ini kesulitan mendapatkan pajak dari masyarakat. Setiap anggaran yang dikeluarkan dari APBN harus efektif dan efesien. Kementerian Keuangan harus melakukan penyisiran anggaran di BAKTI. Jika dirasa tidak perlu dan berpotensi memboroskan keuangan negara, Kemenkeu dapat menolak anggaran yang diajukan BAKTI. Sehingga Kemenkeu dapat menghemat anggaran,”terang Riant.