Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, SINGAPURA – Facebook melarang militer Myanmar menggunakan platform Facebook dan Instagram. Kebijakan Facebook itu diambil setelah demonstrasi massal akibat militer merebut kekuasaan.

"Peristiwa sejak kudeta 1 Februari, termasuk kekerasan mematikan, telah memicu  kebutuhan akan larangan ini," kata Facebook dalam sebuah pernyataan seperti dilansir Reuters, Jumat (26/2/2021).

"Kami percaya risiko mengizinkan Tatmadaw (tentara Myanmar) di Facebook dan Instagram terlalu besar."

Militer merebut kekuasaan bulan ini setelah dugaan kecurangan dalam pemilu 8 November lalu yang dimenangkan oleh Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi, dan menahannya dan banyak tokoh sipil lainnya.

Baca juga: Indonesia Upayakan Penyelesaian Kekacauan Myanmar, Aktivis Justru Curigai Menlu Retno Dukung Militer

Setidaknya tiga demonstran dan satu polisi tewas dalam kekerasan pada unjuk rasa.

Raksasa teknologi AS itu mengatakan juga akan melarang semua "entitas komersial yang terkait dengan Tatmadaw" untuk beriklan di platformnya.

Baca juga: Gandeng Kampus, Facebook Indonesia Garap Komik Berseri untuk Kampanye Inspiratif

Dikatakan keputusan untuk melarang militer Myanmar datang karena "pelanggaran hak asasi manusia yang sangat parah dan risiko yang jelas dari kekerasan yang diprakarsai militer di masa depan di Myanmar."

Kemudian karena sejarah militer yang berulang kali melanggar aturan Facebook, termasuk sejak kudeta.

Facebook mengatakan larangan itu mencakup militer dan sub-unitnya, media yang dikendalikan militer dan kementerian dalam negeri, pertahanan dan urusan perbatasan, yang berada di bawah kendali langsung militer.

Facebook banyak digunakan di Myanmar dan telah menjadi salah satu cara junta berkomunikasi dengan orang-orang, meskipun ada langkah resmi untuk melarang platform di awal-awal kudeta.

Dalam beberapa tahun terakhir, Facebook  telah terlibat dengan aktivis hak-hak sipil dan partai politik demokratis di Myanmar.

Pada tahun 2018, Facebook melarang panglima bersenjata Min Aung Hlaing - sekarang penguasa militer - dan 19 perwira senior dan organisasi lainnya.

Facebook juga menghapus ratusan laman dan akun yang dioperasikan oleh anggota militer untuk menyebar disiinfomasi dan propaganda.

Menjelang pemilu November lalu, Facebook mengumumkan telah menghapus 70 akun dan laman palsu yang dioperasikan oleh anggota militer yang telah memposting konten positif tentang tentara atau kritik terhadap Suu Kyi dan partainya. (Reuters)